Legislatif Desak Dinas Segera Ajukan Lelang

Legislatif Desak Dinas Segera Ajukan Lelang

RAKYATCIREBON.ID-Belum adanya, kegiatan lelang untuk infrastuktur jalan, menjadi kekhawatiran legislatif. Utamanya, terkait penyerapan anggaran.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto SH. Menurutnya, wajar ketika legislatif mengkhawatirkannya. Karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya penyerapan anggaran diakhir tahun, banyak anggaran yang tidak terserap.

Kegiatan pun tidak optimal. Meskipun ada, cenderung dipaksakan. “Takutnya malah terulang seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak terserap,” tegasnya, ke Rakyat Cirebon, Kamis (12/3).

Mestinya, bupati selaku penanggungjawab segera memberikan komando, kepada dinas untuk melakukan pengajuan proses lelang. Tetapi, informasinya saat ini baru ada 3 paket yang masuk ke LPSE. “Ini sudah masuk bulan Maret. Logikanya, proses lelang sudah dilaksanakan. Ini pengajuan dari dinasnya saja belum masuk, mau bagaimana,” tuturnya.

Manakala persoalannya karena menjelang dilakukan rotasi mutasi jabatan, nyatanya belum dilaksanakan. Para pejabatnya masih menduduki posisi masing-masing. Harusnya eksekutif profesional, untuk memenuhi hajat masyarakat Cirebon. “Harus profesional dong. Sebelum mereka dimutasi, proses itu tetap harus tetap dilakukan. Jangan ditunggu-tunggu. Kan saat ini mereka masih menduduki jabatan,” tegasnya.

Bupati Cirebon pun, kerap kali sesumbar untuk penyerapan anggaran dapat dilakukan di bulan April. Menurut politisi NasDem, rasionalisasinya tidak nyampai, manakala tahapannya belum dilakukan. Makanya, komisi III kekeh, agar penyerapan anggaran dilakukan diawal tahun.

Hermanto pun meminta garansi dari bupati. Pembangunan tidak terbengkalai. ” Kalau memang itu sudah melewati proses pertimbangan yang matang untuk kebaikan cirebon, mangga. Tapi kami minta garansi dari bupati. Jangan sampai nih pembangunan terbengkalai,” tegasnya.

Sebelumnya, diinformasikan di triwulan pertama baru tiga paket kegiatan yang masuk lelang. Sesuai dengan pengajuan dinas. Diantaranya, Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Kecamatan Losari dengan nilai pagu anggaran Rp1.747.764.000 dengan HPS Rp1.717.763.000.

Kemudian, lelang konsultan jasa Rekayasa dan Rancang Bangun Perumahan di Kabupaten Cirebon. Serta Penyusunan Data Informasi Kepemilikan Bangunan dan Gedung di 22 Kecamatan Wilayah Barat yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon.

“Dua paket milik DPKPP tersebut masing – masing pagu anggarannya Rp200juta,” kata Kasubag Fasilitasi Layanan Pengadaan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Candra Permana belum lama ini.

Untuk belanja jasa kebersihan di sekretariat daerah sebesar RpRp1.740.959.000 dengan nilai HPS Rp1.582.690.000, dan belanja jasa pengamanan di sekretariat daerah dengan pagu, Rp830.617.700 yang nilai HPS-nya Rp755.106.000, tendernya sudah selesai.

“Untuk yang Kecamatan Losari baru tahap upload dokumen penawaran. Sedangkan, yang jasa konsultan masih ditahap kualifikasi. Sementara dua paket lainya yang di setda tendernya sudah selesai,” tuturnya.

Menurutnya, SKPD yang melakukan lelang dalam bentuk kegiatan fisik biasanya baru diusulkan di triwulan kedua dan ketiga. Untuk triwulan ketiga, pihaknya memberikan batas waktu usulan dokumen lelang di awal bulan September. Jika diakhir, di tolak. Sebab, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

“Lelang itu kan waktunya satu bulan. Sementara pekerjaan fisik itu biasanya selama tiga bulan. Artinya, kalau diakhir September tidak mungkin. Dan kebiasaan lelang fisik itu baru digelar di triwulan kedua dan ketiga,” paparnya.

Dia mengaku, tidak mengetahui berapa paket yang diusulkan oleh masing-masing dinas. Sebab, pihaknya hanya menerima dokumen lelang atas usulan dinas terkait. Berdasarkan evaluasi tahun 2019 lalu, untuk engadaan barang ada 22 paket yang dilelang, kemudian, konsultan 25 paket, kontruksi 255 paket, kemudian jasa lainnya 8 paket.

“Semuanya dilelang. Contoh, kalau di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) ada 310 paket. Tapi, yang masuk ke kami hanya 250-an. Artinya, sisa dari jumlah tersebut tidak diusulkan. Artinya, kalau kita sih sifatnya hanya menunggu. Bahkan, jika belum ada lelang yang masuk ke kami, tidak sungkan SKPD yang bersangkutan kami tegur,” pungkasnya. (zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!