Mangkir Paripurna, Pejabat SKPD Blunder

6
Loyalitas PNS pada Walikota Mulai Surut, Pemkot Cirebon Disebut Tidak Stabil

KEJAKSAN– Banyaknya kepala SKPD yang tak hadir pada rapat paripurna di gedung DPRD, Selasa (6/10), menunjukkan ada jarak antara Walikota Drs Nasrudin Azis SH dengan bawahannya. Demikian dikemukakan Ketua LSM Gapura Kota Cirebon, H Teguh Prayitno, saat ditemui di halaman belakang Balaikota Cirebon, kemarin.

walikota cirebon azis
Walikota Azis saat rapat bersama SKPD. doc Rakyat Cirebon

Menurutnya, amarah walikota yang tak bisa dibendung terhadap bawahannya, menunjukkan bahwa Pemkot Cirebon sedang tidak stabil. “Apa yang disampaikan walikota di gedung DPRD terkait kinerja para kepala SKPD itu sebagai gambaran bahwa Pemkot Cirebon kondisinya memprihatinkan. Saya kira seorang walikota bicara begitu adalah hal wajar,” ungkap Teguh kepada Rakyat Cirebon.

Menurutnya, kondisi kinerja SKPD dan loyalitas yang surut kepada walikota, merupakan kesalahan fatal.  Seharusnya, SKPD berlomba-lomba menunjukkan loyalitasnya kepada walikota. Jangan justru kontra produktif dengan agenda perubahan yang dicanangkan walikota.

“Itu blunder para pegawai dan tidak boleh terus menerus kondisinya seperti itu. Semua SKPD harus mendukung walikota untuk menyukseskan segala program pembangunan Kota Cirebon,” kata Teguh. Ia melihat ada jarak yang cukup lebar antara walikota dan para pejabat di bawahnya. Dikhawatirkan kondisi tidak baik itu akan terus terjadi.

“Yang dikhawatirkan, kalau ini berlarut-larut akan menjadi preseden buruk, yang mana seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Cirebon mati suri,” tuturnya. Seharusnya, lanjut Teguh, seluruh jajaran pejabat kepala SKPD saling bersinergi dengan walikota. “Seluruh SKPD suka atau tidak, saatnya bersatu. Jangan berpikir ego sektoral. Berpikir bagaimana Kota Cirebon kedepan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Teguh juga mengingatkan agar walikota tak sekadar curhat atau meluapkan kekesalan kepada sejumlah pejabat SKPD di depan umum, tetapi juga berani memberi sanksi kepada pejabat yang dinilai tak patuh. “Dan walikota juga jangan hanya bicara. Buktikan bahwa dia punya ketegasan. Pejabat yang tidak loyal harus disanksi. Jangan dibiarkan. Karena dengan peristiwa itu, kepala SKPD juga harus mengaca diri agar bekerja lebih baik lagi,” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Cirebon, Ir Yati Rohayati menyatakan, pihaknya akan loyal dan patuh terhadap walikota untuk menyukseskan program-program pembangunan Kota Cirebon.

Yati merupakan salahsatu pejabat eselon II yang hadir pada rapat paripurna Selasa lalu. “Insya Allah kita tetap konsisten untuk mendukung segala program pembangunan yang dilakukan Pak Walikota. Untuk rapat paripurna, saya hadir. Karena memang itu penting,” kata Yati, ditemui di ruang kerjanya.

Seperti diketahui, Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH tak bisa menutupi kekesalan terhadap kinerja bawahannya. Hal itu terlihat, Selasa (6/10), saat Azis menghadiri rapat paripurna di Griya Sawala gedung DPRD Kota Cirebon. Di sela-sela penyampaian RAPBD 2016, Azis “menyemprot” kalangan pejabat eksekutif terutama kepala SKPD yang tak hadir dalam paripurna itu.

Azis terlihat begitu kesal dengan anak buahnya yang tidak menunjukkan keseriusan dalam membangun sinergitas dengan legislatif. Ketua DPC Partai Demokrat ini mengingatkan, agar para pejabat eksekutif memperhatikan juga kewajiban, tidak hanya selalu menuntut hak.

Ia menginstruksikan kepada kepala BK-Diklat untuk menyosialisasikan kepada para pejabat khususnya kepala SKPD agar mematuhi kewajiban, selain menuntut hak, sebagaimana UU Aparatur Sipil Negara (ASN).“Kepada kepala BK-Diklat,  para kepala SKPD itu untuk tidak hanya memperhatikan aturan ASN dari sisi yang menguntungkan bagi PNS saja. Saya meminta perhatikan juga kewajiban PNS-nya,” ungkap Azis.

Bila kehadiran dalam paripurna menjadi aspek penilaian capaian kinerja, Azis akan berpikir untuk melakukan rotasi pejabat kepala SKPD.  “Contoh hari ini (Selasa, red), kepala dinas yang hadir sangat sedikit. Apakah itu masuk dalam penilaian kinerja sesuai UU ASN? Kalau itu masuk, saya akan undur mutasi dan menyesuaikan UU ASN. Seberapa banyak (kepala SKPD) yang tidak hadir itu,” kata Azis.

Ia menyayangkan, para pejabat kepala SKPD terlihat hanya sering menuntut hak, daripada menjalankan kewajibannya. Semisal, terkait usulan anggaran untuk dimasukkan ke dalam APBD, sejumlah SKPD menginginkan pagu anggaran yang besar, sementara saat proses penyampaian di DPRD, sebagian besar kepala SKPD tak hadir. (jri)

BAGIKAN