Marak Pungli, Ono Akan Lapor ke Kemendikbud RI

75
Bupati Geram, Segera Tindak Tegas Oknumnya

INDRAMAYU – Maraknya praktik pungutan liar (Pungli) di sekolah yang tersebar di Kabupaten Indramayu beberapa pekan terahir membuat geram Anggota DPR RI Dapil Jabar VIII‎, Ono Surono ST.  Anggota FPDIP DPR RI itu juga menegaskan akan segera melaporkan hal tersebut kepada Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI agar segera menindak pelakunya.

ono pdip
Ono Surono ST. doc. Rakyat Cirebon

“Banyak pungli ini jelas jadi pertanyaan besar, kemana anggaran APBN dan APBD Indramayu untuk pendidikan,” ketus Ono yang ditemui Rakyat Cirebon disela-sela kegiatannya, Minggu (11/10). ‎Pria yang mewakili rakyat Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon itu juga menuturkan, apapun alasan berikut dalih pembenarannya, tidak bisa dibenarkan.

“Kan sudah ada APBN dan APBD, nah ini masih minta saja, lari kemana saja anggaran itu?, bisa tidak sebenarnya pihak sekolah dalam mengelola anggaran itu?,” tukasnya. Diakui Ono, pungli biasanya dilegalkan dengan persetujuan komite sekolah yang merupakan wali murid sehingga bahasa pungli pun terbalut dalam uang sumbangan atau bantuan.

“Kondisi ini jelas terlihat bahwa pemda Indramayu belum merubah ‎sistem pendidikan menurut undang-undang,” ucapnya. Bahkan Ono mengaku ada salah satu sekolah menerapkan sistem denda kepada muridnya dimana jika tidak membayar pungutan memberikan hukuman kepadanya. “Ada sekolah juga menerapkan hukuman kepada muridnya jika dirinya tidak mau bayar pungutan,” ucapnya.

Ia juga mendorong kepada masyarakat yang menemui hal tersebut untuk tidak segan-segan melaporkannya ke kementrian pendidikan RI dan aparat yang berwajib, apalagi jika ada paksaan dari pihak sekolah.

“Sekarang kan ada aplikasi lapor yang bisa dibuka di Internet untuk bisa melaporkan langsung masalah pungli ke kementrian pendidikan, nah itu bisa dilakukan masyarakat berikut juga kepada Institusi hukum jika ada ada faktor pemaksaan,” tegasnya.

Karena kondisinya sudah sangat keterlaluan maka tidak akan lama lagi ia akan menemui Mendikbud RI Anis Baswedan untuk menyikapi fakta tersebut. ” Kalau dibiarkan kondisi ini maka akan sangat berbahaya bagi masa depan pendidikan Indramayu,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Indramayu Anna Sophanah mengungkapkan, mengenai banyaknya pungli terutama kepada warga pemilik kartu pintar ia merasa kaget dan sangat geram mendengarnya. “Itu jelas sangat tidak benar, kita gak pernah membenarkan perilaku itu,” kata dia.

Ia menambahkan, bagi warga pemilik kartu pintar tapi tetap dipungut biaya pihaknya akan segera menyelidiki lebih lanjut bahkan segera mendatangi sekolah tersebut. “Hayu kita kesana bareng-bareng, biar saya tegur langsung kepala sekolahnya,” kata dia‎. (laz)

BAGIKAN