Massa Tuntut Ganti Rugi bagi Petani

Kesal Eksekutif Tidak Peduli, Minta Dewan untuk Beri Solusi

SUMBER– Puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (15/10).  Mereka ingin meminta dukungan dari dewan karena tuntutan yang mereka sampaikan saat demo beberapa waktu lalu tidak kunjung dijawab eksekutif.

audiensi petani cirebon tuntut ganti rugi
Rapat audiensi. Foto: Yoga Yudisthira/Rakyat Cirebon

Pantauan Rakyat Cirebon, massa yang berasal dari Aliansi Gapoktan Citra Mandiri, Lembaga Masyarakat Agami serta Forum Sekrikat Pekerja Singaperbangsa Cirebon (FSPS) diterima langsung Ketua DPRD H Mustofa SH, Wakil Ketua H Subhan, dan Sunandar Priyowudarmo SE. Selain itu, perwakilan setiap komisi pun nampak hadir untuk mendengarkan keluhan massa.

Di hadapan anggota dewan, Ketua Gapoktan Citra Mandiri, Uug Kujaeni menerangkan, gagal panen di Kabupaten Cirebon karena tidak adanya kepedulian serta kurangnya keseriusan penanganan dinas terkait.  “Sekarang kondisi yang dialami para petani sudah sangat parah, sebab ketika musim tanam datang modal untuk menanam padi tak lagi dimiliki para petani,” keluhnya.

Ditegaskan Uug, langkah dan upaya dinas-dinas terkait, tidak melakukan langkah cepat ketika para petani mengalami gagal panen.  Uug mengungkapkan, dari data yang telah direkap pihaknya, gagal panen tahun 2015 ini mencapai lebihd dari 10 ribu hektare.  Sedangkan, Uug menuding, data di dinas pertanian mengenai 4 ribu hektare lahan yang puso tidak valid.

“Kami meminta pemda tegas, jangan main-main dalam bab ini. Karena ini menyangkut para petani. Minimal anggaran yang ada, dana taktis, atau dari pusat untuk  digelontorkan kepada para petani yang mengalami gagal panen,” katanya. Sementara itu, FSPS menyampaikan sejumlah tuntutan, di antarnya agar pemerintah daerah menindak perusahaan yang tidak mau membayar karyawannya sesuai upah minimum Kabupaten Cirebon yakni sebesar Rp1.426.000.

Sementara itu,  Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH menyatakan, keluhan dan masukan dari massa ini akan ditempung sementara.  Kedepannya, Mustofa menegaskan, akan segera memanggil instansi terkait unutk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi. “Kita akan bahas nanti saat rapat kerja dengan eksekutif. Kita juga punya komisi yang membidangi permasalahan masing-masing,” katanya singkat. (yog)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!