Masyarakat Diimbau Awasi Pembahasan Raperda

30
Khawatir Muncul Lagi Dugaan Komersialisasi


KUNINGAN – Aktivis Forum Telaah Kebijakan Daerah (F-Tekkad), Sujarwo BA, mengimbau agar masyarakat bisa berperan aktif dalam mengawasi jalannya pembahasan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) di DPRD.

Aktivis F-Tekkad kuningan Sujarwo
Sujarwo. Foto: Mumuh Muhyiddin/Rakyat Cirebon

Hal itu dimaksudkan agar tidak muncul lagi isu adanya dugaan komersialisasi Raperda oleh oknum anggota dewan seperti yang terjadi tahun lalu.

“Masyarakat Kuningan diimbau untuk ikut andil dalam ‘memelototi’ jalannya pembahasan Raperda di DPRD. Ini agar aroma busuk terkait pembahasan Raperda tidak terulang seperti kejadian yang lalu terkait adanya komersialisasi Raperda yang nilainya tidak besar,” imbau Sujarwo saat berada di gedung dewan, kemarin (29/3).

Kendati isu komersialisasi Raperda sulit dibuktikan, terlebih tidak mungkin adanya pengakuan dari yang bersangkutan, akan tetapi menurut Mang Ewo, panggilan akrabnya, kemunculan isu tersebut tidak mudah dan jangan sampai dikesampingkan.

Ia juga mengimbau agar pihak mitra kerja Legislatif berani menolak jika memang ada oknum dewan yang memasang “tarif” Raperda.

“Kepada mitra kerja Legislatif yang berkepentingan, terlebih adanya sekarang muncul Raperda yang sedang dibahas, dituntut keberaniannya untuk menolak memberi jika ada oknum yang berani pasang tarif,” imbau pengamat politik itu.

Selain itu, Ewo juga menyarankan kepada mitra kerja yang sedang mengajukan Raperda kepada DPRD dituntut berani membuka jika dalam perjalanan pembahasan Raperda yang baru diajukan 6 buah itu muncul jual beli pasal dari pihak yang berkuasa menerbitkan Perda.

“Mitra Kerja DPRD juga harus menunjukkan keberaniannya untuk membuka ke publik baik melalui media atau juga langsung jika dalam pembahasan Raperda ini nantinya muncul upaya jual beli pasal dari pihak yang berkuasa menerbitkan Perda,” sarannya.

Jika pada kenyataannya masih terjadi upaya komersialisasi Raperda dengan berbagai dalih, Mang Ewo memastikan hal itu akan lebih memperkuat sikap kurang simpati masyarakat terhadap lembaga DPRD. Bahkan hal itu menurutnya mungkin juga malah akan menimbulkan sikap antipasti dari masyarakat.

“Jika masih terjadi komersialisasi dalam pembahasaan Raperda dengan dalih apapun seperti yang diduga dulu, ini sudah dipastikan akan lebih memperkuat sikap kurang simpati masyarakat terhadap lembaga Legislatif. Bahkan tidak mustahil akan memunculkan sikap antipasti,” sindir Mang Ewo. (muh)

BAGIKAN