Mediasi Gagal, Dugaan Kasus Mahar Politik Berlanjut

3
Para Penggugat dan Tergugat Optimis  Menang di Pengadilan


INDRAMAYU – Setelah dilakukan mediasi selama 46 hari, Majelis Hakim PN Indramayu akhirnya menggelar sidang perkara mahar politik dengan agenda pembacaan dakwaan penggugat, Selasa (29/9).

kasus pilkada indramayu
Sidang mahar politik. Foto : Lazuardi/Rakyat Cirebon

Majelis Hakim, Endra Hermawan SH mengatakan, setelah pihaknya mengajak kedua belah pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu selama 10 hari pada sidang perdana Kamis (27/8) lalu dan mediasi tersebut gagal akhirnya sidang perkara mahar politik pun digelar.

“Sidang hari ini, agenda pembacaan gugatan oleh penggugat dan akan dilanjutkan agenda pembacaan jawaban tergugat pada Selasa (6/10) mendatang,” ucapnya kepada Rakyat Cirebon. Dalam kesempatan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Raden Inu Danubaya SH, Mabruri Yamien menjelaskan isi gugatannya yakni seperti yang tercantum dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dikatakan, jika partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

“Adapun perincian dugaan mahar politik sebanyak Rp 2,4 miliar tersebut yakni untuk partai Gerindra Rp1 miliar itu diterima oleh Sekretaris DPC Afif, Demokrat Rp600 juta diterima oleh Ketua DPC Demokrat Indramayu Sri Budiharjo dan PKS sebesar Rp 800 juta yang diterima oleh Ketua DPD PKS Indramayu Ir Rusno Ombak Raharjo,” paparnya.

Mabruri mengungkapkan, alasan mediasi tersebut gagal karena pihak tergugat dan turut tergugat tidak hadir selama 5 kali pertemuan dilakukan. “Awalnya 10 hari mediasi lalu ditambah lagi dan totalnya 46 hari kami melakukan mediasi namun tidak ada hasil. tergugat dan turut tergugat tidak pernah hadir,” ungkapnya.

Mabruri menambahkan, selama mediasi tersebut pada prinsipalnya tidak boleh diwakilkan namun tergugat dan turut tergugat selalu diwakilkan oleh kuasa hukumnya. “Perkara tersebut sudah termasuk perbuatan melawan hukum jadi tidak ada hubungannya dengan mahkamah partai” pungkasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat yakni Sekretaris DPC Gerindra Indramayu Afif, Ketua DPD PKS Indramayu Rusno Ombak Raharjo, Ketua DPC Demokrat Indramayu, Sri Budiharjo dan pasangan calon bupati dan wakil bupati Anna Sophana- Supendi, Suhendar SH mengatakan pihaknya optimis perkara tersebut akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu.

“Kami sudah mempunyai outlent untuk eksepsi pada Selasa (6/10) mendatang dan kami berharap perkara tersebut ditolak,” kata Suhendar, Selasa (29/9).
Namun, kata Suhendar. Jika berpedoman pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, permasalah tersebut seharusnya melalui internal partai terlebih dahulu,

“Karena Pengadilan Negeri Indramayu tidak boleh menolak perkara gugatan yang masuk ya jadi perkara tersebut digelar,” ujarnya.Prosedurnya itu, lanjut Suhendar, Melalui mahkamah partai terlebih dahulu selama 60 hari namun jika pada mahkamah partai tidak terselesaikan baru ke Pengadilan Negeri Indramayu.
Suhendar menjelaskan alasan pihaknya optimis perkara tersebut ditolak karena jika menyangkut kompetensi Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.

“Namun apakah perkara itu dilanjutkan atau tidak itu kewenangan Majelis Hakim dan berlaku asas praduga tak bersalah,” tandasnya.Suhendar menambahkan, menyangkut mediasi yang gagal, pada prinsipnya tergugat sudah menguasakan oleh Kuasa Hukumnya dan boleh diwakilkan secara prinsipal. (laz)

BAGIKAN