Menyoal Bisnis Limbah Medis B3 di Cirebon

47
Dokumen Radar Cirebon

RAKYATCIREBON.ID-Bulan Desember 2017, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan ratusan karung berisi limbah medis di enam gudang di Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Limbah medis yang ditemukan antara lain berupa jarum suntik bekas, kantong infus bekas, dan labu darah bekas transfusi.

Padahal, limbah-limbah medis ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan harus dikelola secara khusus. Selang infus, jarum suntik, ampul darah, dan obat-obatan kedaluwarsa adalah beberapa contoh limbah medis yang berpotensi diperjualbelikan kembali dan merugikan masyarakat. Belum lagi, limbah medis ini masuk dalam kategori limbah B3 yang dapat mencemari lingkungan serta berbahaya bagi manusia.

Hingga 2018, hanya tersedia 6 pengolah limbah medis berizin di Indonesia dengan kapasitas produksi 120,48 ton per hari. Padahal, menurut estimasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga 2018, timbulan limbah medis mencapai 300-340 ton per hari dari 2.781 rumah sakit pemerintah dan swasta. Sementara jumlah rumah sakit yang memiliki izin mengolah limbah medis hanya 107 rumah sakit dengan total kemampuan mengolah 50 ton limbah medis per hari.

Untuk memenuhi kekurangan itu, hingga akhir 2019, KLHK tampak menggenjot penerbitan izin pengolahan limbah medis. Jumlah pengolah limbah medis pun bertambah menjadi 12 perusahaan, dan kapasitas pengolahan meningkat jadi 301,7 ton per hari. Jumlah itu masih belum bisa memenuhi estimasi timbulan limbah medis yang bisa mencapai 340 ton/hari.

Namun, mengutip temuan investigasi Kompas, selama November-Desember 2019, limbah medis ternyata mudah diperoleh di lapak-lapak pemulung dan tempat pengolah sampah daur ulang. Beberapa daerah yang diduga menjadi tempat distribusi limbah medis ilegal termasuk Bandung, Bandung Barat, Cirebon, dan Tangerang.

Muncul pertanyaan, apakah kasus tersebut murni disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah atau ada faktor lain? Lalu, seperti apa Kementerian Kesehatan harus menyoroti masalah ini?

Laporan United States Government Accountability Office (GAO) berjudul Action Needed to Sustain Agencies’ Collaboration on Pharmaceuticals in Drinking Water mengemukakan bahwa obat-obatan yang dibuang dapat masuk ke lingkungan dan pada akhirnya masuk ke pasokan air dengan berbagai cara. Ketika cairan kimiawi tersebut terkontaminasi dengan air minum yang dikonsumsi, berpotensi mengancam kesehatan warga.

Hal itu dipertegas oleh David JC Constable, Direktur Sains dari Green Chemistry Institute American Chemical Society, yang mengatakan campuran bahan kimia dalam air minum, makanan, dan udara tidak baik untuk kesehatan.

Menimbang kandungan kimiawi berbahaya yang terdapat pada limbah medis, pengelolaannya pun diatur sedemikian ketat.

Sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019, disebutkan semua limbah medis dikategorikan sebagai limbah berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

Untuk itu, pengelolaan limbah medis dilakukan secara aman dan tertutup oleh penghasil limbah – dalam hal ini rumah sakit, puskesmas, dan klinik – dan pihak ketiga – perusahaan pengolah limbah medis – yang mendapat izin sesuai peraturan perundangan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan limbah medis tidak boleh bocor ke masyarakat.

Jika merujuk pada regulasi tersebut, bisa dikatakan setiap penghasil limbah medis dituntut untuk tidak membuang atau melepaskan limbahnya secara sembarangan, kecuali menurut ketentuan yang telah diatur. Jangankan membuang sembarangan, membiarkannya bocor ke publik saja sudah dianggap melanggar ketentuan.

Dengan demikian, serentetan kasus ditemukannya limbah medis di sejumlah tempat harusnya menjadi tanggung jawab pemroduksi limbah dan harus ditindak tegas para pelakunya.

Pertanyaannya, mengapa fenomena keterceceran limbah medis di sejumlah tempat masih terus terjadi? Bahkan, kasusnya pun tergolong semakin berbahaya lantaran ada indikasi transaksi bisnis limbah medis ilegal.

Mustafa et al. dalam Hospital Waste Management in Developing Countries: A Mini Review mengungkapkan, kasus pengelolaan limbah medis umumnya terjadi di hampir semua negara berkembang. Salah satu di antara sekian penyebab ialah kurangnya pengawasan terhadap manajemen limbah.

Jika ditarik pada konteks Indonesia, apa yang diulas dalam tulisan tersebut sangat relevan. Bahwa manajemen pengelolaan limbah yang buruk berimplikasi pada minimnya pengawasan.

Namun, menjangkarkan lokus persoalan hanya pada konteks minimnya pengawasan belum sepenuhnya menjawab temali persoalan ini. Hal ini dikarenakan kasus pengolahan limbah ilegal di Indonesia tidak hanya berhenti pada faktor kelalaian pihak produsen limbah, melainkan terdapat jejaring bisnis limbah medis ilegal yang perlu penyingkapan lebih lanjut.

Sebagaimana diungkap Kepala Sub-Direktorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anton Sardjanto menyampaikan, kebocoran pada limbah medis dapar dilacak pada pihak-pihak yang bekerja sama dengan rumah sakit untuk pengangkutan limbah tersebut. ”Titik krusial itu di transporter (saat limbah diangkut pihak ketiga),” ujarnya.

Demikian pula pada pengolahan limbah medis ilegal di Cirebon, menurut dia, ada banyak transporter atau pengangkut limbah medis yang terlibat. Selain memang limbah itu diduga turut dipasok salah satu pengolah limbah medis berizin. ”Kasus ini masih terus kami kembangkan,” katanya.

Terkait timbunannya, Anton mengatakan, pihak kejaksaan yang menangani kasus pengolahan limbah itu telah meminta Kementerian LHK membereskannya. Walaupun diakui Anton, hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Kementerian LHK ditemukan bahwa tanah di bawah timbunan limbah itu telah tercemar banyak bakteri, salah satunya bakteri penyebab penyakit antraks.

”Memang, dari penelitian ahli yang kami sidik kemarin, tanah terkontaminasi limbah medis di sana banyak terdapat bakteri, virus berbahaya, bahkan antraks pun ada menurut keterangan ahli itu. Nah, jadi memang perlu penanganan yang serius. Cuma sekarang, kalau misalnya Kementerian LHK yang menangani, perlu anggaran yang besar untuk mengangkut semua itu,” tuturnya.

Situasi ini persis seperti apa yang digambarkan Joel Migdal dalam State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another dengan sebutan local strongmen. Bahwa dalam derajat tertentu, kemiripan itu terletak pada kuasa elite (orang kuat) lokal yang memungkinkan mereka bertindak di luar kerangka hukum yang berlaku.

Apa yang membuat para local strongmen ini mampu bertahan dalam praktik bisnis ilegalnya, tidak lain dan tidak bukan, karena faktor kemampuan mereka berkolaborasi dengan institusi yang ada. Migdal menyebut kemampuan orang kuat lokal dalam mengembangkan apa yang disebut “weblike societies” melalui organisasi otonom yang dimiliki – dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi secara sosial – memungkinkan mereka tetap bertahan.

Seperti diketahui, bisnis pengelolaan limbah medis ternyata menggiurkan. Bahkan, pengusaha rongsok bisa mempunyai omzet hingga miliaran rupiah dalam setiap bulan. Dan, praktik bisnis rongsok limbah medis di sekitar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Panguragan, Cirebon, terungkap pertama kali berdasarkan laporan Sanggar Lingkungan Hidup. Sedikitnya ada 34 rumah sakit dan klinik yang limbahnya berada di TPS tersebut. Ada juga beberapa rumah sakit yang berasal dari luar Cirebon, malah sebagian bahkan berasal dari luar Pulau Jawa.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk menanyakan perihal penanganan gudang limbah medis dan sisa limbah yang masih tersimpan di dalamnya.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Cirebon, Yuyu Jayudin, surat tersebut dikirimkan pada Mei 2019.

“Surat yang ditandatangani langsung Bupati Cirebon itu menanyakan tentang pemusnahan limbah B3 yang masih ada di gudang,” ujar Yuyu Jayudin saat ditemui di DLH Kabupaten Cirebon, Jl Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (10/1/2020).

Ia mengatakan, sejak ditemukan pada akhir 2017 sisa limbah medis masih berada di 13 gudang yang ditemukan.

Dalam surat itupun dijelaskan bahwa segel KLHK RI yang dipasang di gudang tersebut sudah tidak ada dan di beberapa gudang dindingnya sudah jebol sehingga bisa dimasuki dari luar.

Atas kejadian ini, pemerintah dalam hal ini diminta untuk serius dan menyoroti secara khusus persoalan ini. Padahal, kejadian ini telah berlangsung cukup lama. (*)

BAGIKAN