Mutasi Terus Mundur, Bupati Dibanjiri Kritik Pedas Bawahan

239
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Drs Abraham Mohamad mengkritisi tak menentunya pelaksanaan mutasi (Foto : Zezen Zaenudin Ali/Rakyat Cirebon)

RAKYATCIREBON.ID-Wacana pelaksanaan mutasi dan rotasi jabatan dilingkungan pemerintah daerah tak menentu. Kapan akan dilaksanakan. Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg dinilai tak konsisten, saat memberikan keterangan.

Berbagai kritik pedas pun dilontarkan. Mulai dari kalangan politisi, sampai jajaran dilingkungan Pemda. Isunya menjadi liar. Menyangkutpautkan dengan kekosongan wakil bupati, sampai mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Salah satu yang memberikan kritik pedas, disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Drs Abraham Mohamad MSi. Kritiknya disampaikan karena wacana itu berdampak pada kinerja dan penyerapan anggaran.

Dia mempertanyakan kenapa mutasi selalu mundur. Padahal wacananya Januari lalu sudah ada. Namun tidak jadi, dan terus diundur tak menentu hingga minggu kedua Februari 2020. Abraham mengingatkan jangan sampai, ada mutasi bermuatan politis.

“Sebetulnya ada bergaining apa sih ini. Harus, transparan dong mutasi. Atau jangan – jangan molornya mutasi ini lantaran tersandra oleh mantan Bupati yang dulu,” kata Abraham, Kamis (13/2).

Menurutnya, jika pemerintahan ingin tertib administrasi, seyogyanya mutasi dan rotasi dilakukan di akhir tahun dan awal tahun. Sehingga, mereka bisa menunjukkan pertanggungjawabannya secara utuh.

“Ini juga untuk mengukur keberhasilan secara akuntabel dan integritas pejabat yang bersangkutan,” terangnya.

Dia menjelaskan, dampak dari molornya mutasi dan rotasi ini sangat jelas secara psikologis ASN. Yang membuat, kinerja ASN malas. “Kira bicara profesional dan proporsional. Ini auto kritik pemerintahan Bupati, Imron. Sebab, jika dilihat sesungguhnya masyarakat masih belum percaya 90 persen kepada pemerintahan yang sekarang,” jelasnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST mengatakan, mundurnya pelaksanaan mutasi berdampak pada penyerapan anggaran di SKPD.

“Jadi wajar kalau publik menagih janji mutasi. Jangan sampai mulurnya mutasi berpengaruh kepada lambatnya penyerapan anggaran,” tegasnya. Dia menegaskan, mutasi sangat penting, karena saat ini banyak kepala OPD yang merangkap sebagai Plt di beberapa OPD lainnya.

Justru dengan posisi saat ini menurutnya, akan membingungkan kinerja OPD dalam mengambil kebijakan. “Lebih cepat lebih baik. Kalau diundur terus. Nanti molor lagi kegiatannya seperti tahun kemarin. Tolonglah jangan terus mengulang kesalahan yang sama,” akunya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg membenarkan, rencana mutasi di awal bulan gagal digelar. Sebab, rekomendasi KASN belum turun. “Jadi bukan bikin binggung, melainkan lebih berhati-hati,” ujar Imron.

Menurutnya, meskipun hasil open bidding sudah ada. Tapi, pelakanaan mutasi pun akan digabung dengan esselon III dan IV setelah izin dari KASN turun.

“Kalau digelar secara terpisah nanti justru ada pertanyaan. Kenapa sering mutasi. Mengingat banyak isu diluar bahwa mutasi masih dikendalikan mantan Bupati Cirebon Sunjaya,” tuturnya.

Akhirnya, kata Imron, untuk menghindari opini publik ia memilih pelaksanaan mutasi akan digabung. Apalagi komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon sudah memberikan sikap. “Artinya, saya memilih untuk semakin hati – hati,” pungkasnya. (zen)

BAGIKAN