Nasdem Solid Menangkan Eeng dalam Pemilihan E2

24
Tepis Buntu, Azis Sebut Kubu Golkar dan PPP Sudah Mencair

BANDUNG– Anggota DPRD Kota Cirebon dr Doddy Arianto mendorong agar pemilihan wakil walikota segera dituntaskan.  Meskipun, pada akhirnya keputusan tetap di tangan walikota dan partai pengusung.

anggota partai nasdem kota cirebon
Doddy Arianto. Doc.Rakyat Cirebon

Paling tidak, kata Doddy, kejadian rapat paripurna beberapa waktu lalu, walikota berhalangan hadir tidak terulang. Sebab, bisa diwakili keberadaannya oleh wawali. Dengan begitu, lanjutnya, tidak perlu lagi ada rapat paripurna yang ditunda karena agenda walikota yang lain.

Kemudian, sambung Doddy, keberadaan wawali bisa ikut menjaga stabilitas Pemerintahan Kota Cirebon.  “Posisi wawali itu penting untuk bersama Pak Wali memajukan kota,” kata dia kepada wartawan Bandung Ekspres (Grup Rakyat Cirebon) di Jalan Cipaganti Kota Bandung, kemarin.

Sebagai anggota dewan, Doddy mengaku, sangat menunggu untuk segera memilih dua nama wawali yang diusulkan. Salah satunya adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cirebon Hj Eti Herawati (Eeng Charli) yang diajukan Ketua Partai Demokrat Kota Cirebon sekaligus Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH.  
Pria yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi C ini menegaskan, komitmen Fraksi Partai Nasdem tetap solid dan total memenangkan posisi Eeng dalam pemilihan wawali di dewan. Artinya, dirinya siap dan selalu berada di garis depan saat partai membutuhkan. “Sebagai kader partai, saya fatsun dan patuh untuk memenangkan Ibu Ketua (Eeng),” kata dia.

Menurut dia, saat ini proses pemilihan wawali masih ada di tangan walikota dan partai pengusung.  Sampai nanti kesepakatan dihasilkan, sambung Doddy, DPRD berhak dan wajib memilih salah satu dari dua nama yang diusulkan.
Sedangkan secara kelembagaan di dewan, ada beberapa prosedur telah dilakukan terkait proses pemilihan wawali.

Pertama, pembentukan Pansus Tatib dilakukan enam bulan lalu. Kedua, pembentukan Panitia Pemilihan (Panlih). Lalu, panlih telah berkoordinasi dengan gubernur dan mendagri. Ada juga, kata dia, aturan hukum yang telah diketahui. Yakni, yang berkaitan dengan UU Nomor 8/2015, Perubahan atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Namun, peraturan pemerintahnya (PP) belum ada. Karena itu, menggunakan PP yang lain. Itu pun setelah dikonsultasikan ke mendagri dan gubernur.
“Setahu saya, di tatib, walikota mengusulkan dua nama yang jadi kesepakatan walikota dengan partai pengusung. Jumlah partai pengusung ada tiga, Partai Demokrat, PPP, dan Golkar,” ungkap dia.

Sementara itu, Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH menepis kabar jika tim lobi ke PPP dan Partai Golkar tak membuahkan hasil. Ia mengisyaratkan sukses melobi Partai Golkar dan PPP untuk menyetujui ajuan calon wakil walikota (wawali) dari Partai Demokrat.

“(Dari kubu Partai Golkar dan PPP) sudah ada tanda-tanda mencair,” ungkap Azis, saat ditemui di Grage Hotel usai menghadiri jumpa pers menjelang pemutaran film Merry Go Round, kemarin sore. Meski demikian, pria yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon itu mengaku, belum mendapati laporan dari tim lobi yang diutusnya ke Partai Golkar dan PPP. Maka dari itu, hari ini Azis akan memanggil tim lobi yang sudah diutus.  “Senin saya akan memanggil tim lobi, akan saya tanyakan hasil pastinya,” kata dia.

Politisi yang pernah menjabat ketua DPRD itu juga berjanji akan membuka ke publik hasil lobi yang dilakukan tim utusannya.  “Insya Allah nanti saya sampaikan kepada teman-teman wartawan ya,” kata Azis. Untuk kesekian kalinya, Azis menegaskan, dirinya membutuhkan figur wawali untuk menjalankan roda pemerintahan Kota Cirebon. Ia menginginkan proses pengisian wawali segera selesai. “Saya sangat membutuhkan wakil walikota dan saya berharap prosesnya segera selesai,” kata Azis.

Sebelumnya, politisi Partai Gerindra, Subur Karsa menilai, kebuntuan proses pengisian wawali disebabkan sikap Golkar dan PPP yang bersikukuh menolak Eeng. “Saya rasa itu penyebab utamanya,” kata Subur. Menurutnya, keberadaan wawali sudah menjadi kebutuhan untuk Kota Cirebon. Karena dengan kondisi Pemerintah Kota Cirebon tanpa wawali, kinerja walikota terlihat kedodoran.

“Kalau ada yang mengatakan wawali itu kebutuhan, lantas apakah kebutuhan rakyat atau partai politik? Jelas rakyat yang membutuhkan,” katanya. Atas kebutuhan itu, kata Subur, esensi proses pemilihan wawali seharusnya tak ada lagi perdebatan seputar partai pengusung atau bukan, melainkan mengedepankan kepentingan umum.  “Perdebatan bahwa calon wakil walikota dari partai pengusung atau bukan itu gugur dengan sendirinya, karena wakil walikota dibutuhkan oleh rakyat,” katanya. (hen/jri)

BAGIKAN