Panitia Pilwu Diminta Jangan Gegabah

3
Ijazah Palsu Atau Tidak Harus Diklarifikasi pada Dinas Terkait

SUMBER– Sebelum ada bukti klarifikasi dari instansi terkait, panitia pemilihan kuwu tidak berhak menilai ijazah palsu atau tidak. Demikian diungkapkan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon  Sukaryadi SE, kemarin. Ditegaskan mantan Kuwu Desa Kejuden ini, palsu atau tidaknya suatu dokumen negara dalam hal ini ijazah, yang berwenang menentukan adalah instansi pemerintah yang bersangkutan.

panitia pemilihan kuwu serentak cirebon
Sukaryadi SE. Foto : Casmudi/Rakyat Cirebon

Oleh karena itu, lanjut politisi Partai Nasdem ini, sebelum panitia mengatakan bahwa ijazah salah satu bakal calon (balon) kuwu palsu, maka terlebih dahulu melakukan klarifikasi keabsahannya kepada instansi yang bersangkutan. “Sah atau tidaknya ijazah kembali lagi kepada dinas terkait yang menyatakan. Sebagiknya klarifikasi dulu dengan benar, baru  kalau sudah ada bukti ini ranah hukumnya jelas dan bakal calon bisa dipidanakan,” papar Sukaryadi kepada Rakyat Cirebon.

Menurut Sukaryadi, jika setelah diklarifikasi kepada instansi terkait, ternyata ijazah yang digunakan balon kuwu palsu, hal itu sudah masuk ranah pidana.
Akan tetapi, sebutnya, jika dalam hal ijazah palsu itu tidak bisa dibuktikan, kondisi itu sangat merugikan balon kuwu, serta akan jadi bumerang bagi panitia.

Masih menurut Sukaryadi, terkait panitia pilwu yang menyuruh mundur bakal calon kuwu yang diduga menggunakan ijazah palsu sudah tidak dibenarkan. Mengingat, kata Sukaryadi, dalam undang-undang ataupun perbub tidak ada yang mengatur hal demikian.

“Kalau menyuruh mundur itu sudah tidak benar, intervensi langkah panitia sudah berlebihan. Menyuruh mundur bukan kewenangan panitia karena tidak ada yang mengatur seperti itu dan ini bisa mengganggu kondisivitas,” paparnya.

Sukayadi berjanji akan memanggil pihak panitia kuwu dan menindaknya. Karena, kata politisi berkacamata itu, hal tersebut akan menjadi persoalan yang mengganggu kondusivitas desa dan merembet kepada desa-desa yang lainnya.
“Kami dari Komisi I akan memanggil dan menindak panitia. Jangan sampai panitia dibiarkan liar begitu, dan ini takutnya menular ke desa lainnya,” pungkasnya. (caz/mgg)

BAGIKAN