Pasar Ujunggebang Belum Kantongi Izin

38
Ketua Koperasi Dianggap Sepelekan Kesepakatan Bersama

SUSUKAN– Pasca diresmikan Bupati Cirebon Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi tiga bulan lalu, Pasar Ujunggebang mati suri. Bahkan, pasar yang menelan anggaran ratusan juta itu diketahui belum memiliki izin. Hal itu terkuak dalam rapat gabungan antara Dinas Koperasi, dengan pihak-pihak terkait yang dihelat di ruang Aula Gedung Dinas Koprasi dan UMKM Kabupaten Cirebon.

pasar ujung gebang cirebon
Rapat Pasar Ujunggebang. Foto : Casmudi/Rakyat Cirebon

Rapat juga dihadiri Ketua Koperasi Pedagang Makmur sebagai penerima bantuan, kepala desa, ketua BPD, camat, Kapolsek, serta Danramil Susukan Kabupaten Cirebon mempertemukan antara kepala desa dengan ketua koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon Abraham Mohammad mengatakan, pertemuan ini untuk membahas permasalahan pasar tradisional Desa Ujunggebang.

Mantan Kepala Satpol PP ini meminta kepada pihak terkait untuk saling menjaga kondusivitas dan saling koordinasi satu sama lain. Hal ini karena program ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.  “Saya harap permasalahan ini segera selesai. Mari sama-sama menjaga dan mengembangkan pasar tradisional agar bisa bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Abraham kepada Rakyat Cirebon.

Ketua Koperasi Pedagang Makmur Desa Ujunggebang, H Suyanto mengatakan, dirinya akan kembali membuat surat kesepakatan bersama antara pihak desa dan koperasi.  Namun, pihaknya masih menunggu hasil musyawarah pemerintah desa dengan BPD.

“Kami masih menunggu izin dari desa untuk membuka pasar ini, karena kata pihak kuwu kami belum membuat surat kesapakatan bersama dengan desa, sehingga pasar ini masih belum dibuka,” katanya. Sementara Camat Susukan, Didin WR mengatakan, ketua koperasi hingga saat ini belum melakukan perjanjian dengan Pemdes Ujunggebang terkait ahli fungsi tanah desa.

“Ketua koperasi ini menyepelekan surat kesepakatan bersama dengan desa. Seharusnya dari koperasi harus menempuh surat kesepakatan bersama terlebih dulu agar mendapatkan ijin dari pihak desa,” tandasnya. (caz/mgg)

BAGIKAN