Pemadam Kebakaran Bakal Dilebur ke BPBD

12
Tunggu Pembasan Raperda SOTK, Akan Diskusi dengan Kota Cirebon   

SUMBER– Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memunculkan wacana baru.  Pemadam kebakaran berpotensi akan masuk menjadi bagian dari institusi ini. Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Cirebon MF Fahrurrozi MA, pemadam kebakaran pada awalnya tidak masuk kedalam ranah BPBD.

fahrurrozi politisi cirebon
MF Fahrurrozi MA. doc Rakyat Cirebon

Seiring  waktu, kata Fahrurrozi, dari hasil beberapa diskusi dan audiensi dengan sejumlah lembaga terkait, pemadam kebakaran merupakan bagian dari penanggulangan bencana.  Dijelaskan politisi yang akrab disapa Paul ini, dalam definisi bencana ini ada dua terminologi, yakni bencana yang disebabkan oleh alam, seperti angin puting beliung, kekeringan, banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya.

Pengertian kedua, lanjutnya, bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia atau non alam, seperti kebakaran, pencemaran lingkungan dan bocornya reaktor nuklir.  “Makanya, pemadam kebakaran bisa dimasukkan kedalam BPBD,” katanya kepada Rakyat Cirebon. Oleh sebab itu, kata Paul menekankan, jika pemadam kebakaran akan masuk menjadi salah satu bidang di BPBD.

Namun, pihaknya masih menunggu pembahasan raperda tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), mengingat akan terjadi pergeseran atau  perpindahan bidang. “Saat ini pemadam kebakaran masih menjadi bidang di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Jika ingin pindah ke BPBD, tentu harus ada payung hukumnya. Nah, kita tunggu itu,” ucapnya.

Sebenarnya, pansus II sudah melakukan komunikasi dengan lembaga teknis yang berada di pusat terkait regulasi perpindahan bagian ini, termasuk  pengisian jabatannya. Guna memantapkan wacana ini, rencananya pansus II akan berdialog dengan BPBD Kota Cirebon.  “Tetangga terdekat kita sudah  bentuk BPBD dan damkar masuk di dalamnya. Kita akan coba diskusi dengan mereka, apakah bentuknya kantor atau badan nanti kita bicarakan,” imbuhnya.

Sementara, untuk bidang yang ada di Dinas Sosial akan ditarik ke BPBD, mengingat tugas pokok dan fungsinya akan lebih kuat jika ditarik ke badan tersebut, ketimbang di tempatkan pada Dinas Sosial.  Namun, sebut Paul, semua itu harus menunggu tuntasnya pembahasan raperda tentang SOTK.  “Rapeda ini akan menjadi pintu gerbang untuk mengintegralkan wewenang-wewenang mengenai penanggulangan bencana alam yang tersebar di sejumlah OPD agar disatukan kedalam BPBD,” pungkasnya. (yog)

BAGIKAN