Pembahasan Tak Mesti Libatkan Internal

13
Fraksi Nasdem Baru Bahas RAPBD, Akan Hormati Instruksi Partai 

KEJAKSAN– Pembahasan RKA maupun RAPBD tidak diharuskan melibatkan internal partai. Di Partai Nasdem pun demikian. Tidak ada keharusan fraksi melakukan pembahasan itu di internal Partai Nasdem. Hal itu seperti dikemukakan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani, saat ditemui di gedung dewan, kemarin.

kader nasdem cirebon
Harry Saputra Gani (kiri). Foto : Nurul Fajri/Rakyat Cirebon

Menurutnya, Partai Nasdem tak mengharuskan fraksi untuk melakukan pembahasan baik RKA maupun RAPBD di internal partai. “Sebenarnya tidak ada keharusan,” kata politisi yang akrab disapa HSG itu kepada Rakyat Cirebon. Kalaupun fraksi mengajak internal Partai Nasdem untuk membahas RKA maupun RAPBD, kata HSG, tetap ada batasannya.

“Internal partai tak bisa melakukan pembahasan secara rinci. Sebatas secara umum pada pembahasan sektor, semisal pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan lainnya. Karena bagaimanapun juga itu fungsi DPRD yaitu budgeting,” ungkapnya. Diakui HSG, jangankan dibahas di internal partai, di fraksi pun pihaknya belum membicarakan terkait RKA maupun RAPBD.

Politisi berkacamata ini mengaku, pihaknya baru mendapatkan draf RAPBD kemarin, sehingga baru akan membahasnya di internal fraksi. “Untuk RAPBD 2016, memang benar kita belum bahas di internal partai. Bahkan di internal fraksi juga kita baru akan membahas. Karena drafnya baru kita dapatkan,” kata dia.

Terkait instruksi maupun keinginan partainya, HSG mengaku akan fatsun. Bahkan, legislator asal dapil I Harjamukti itu mengklaim selalu berkoordinasi dengan pengurus DPD Partai Nasdem maupun korda dari DPD Partai Nasdem Jawa Barat.

“Bagaimanapun juga kita fatsun kepada instruksi partai. Selama ini justru kita merasa selalu berkoordinasi dengan DPD maupun korda. Tapi tentu, masukan dari Pak Yuyun, akan mendorong kita untuk lebih baik lagi,” ujarnya. Dikatakan HSG, pihaknya tidak akan berjalan sendiri meninggalkan DPD Partai Nasdem. “Pasti kita selalu membicarakan persoalan-persoalan yang akan dibawa ke dewan. Kita paham, fraksi kepanjangtanganan dari partai,” katanya.

Di sisi lain, HSG juga tak ingin menutup mata. Rapat internal DPD Partai Nasdem belum bisa diikuti banyak kader, karena masih menunggu SK kepengurusan yang baru pasca perombakan kepengurusan. “Permasalahannya, kita tetap melaksanakan rapat internal, tapi hanya dengan pengurus yang aktif. Makanya kita menunggu juga SK yang baru itu terbit. Sehingga pengurusnya lebih banyak,” katanya.

Ia bahkan berharap Yuyun juga dapat membantu pihaknya. Terlebih ia diakui sebagai pengurus DPW. “Saya berharap Pak Yuyun juga selaku DPW, agar bisa mengawal SK ini terbit. Karena surat susunan kepengurusan sudah saya kirim sejak bulan kemarin,” tuturnya. Sebelumnya, pengurus DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Yuyun Wahyu Kurnia, mengingatkan agar Fraksi Nasdem tidak berjalan sendiri untuk melakukan kerja-kerja legislatif, khususnya budgeting. Yuyun meminta internal Partai Nasdem pun dilibatkan.

“Di Partai Nasdem ini harusnya pembahasan RAPBD ataupun RKA, tidak semata-mata hanya dibahas oleh empat orang itu (anggota Fraksi Nasdem, red). Harus dikembalikan ke partai, untuk dibahas bersama,” ungkap Yuyun. Ia menilai, bila dalam proses budgeting di DPRD, Fraksi Nasdem tidak terlebih dahulu membahas di internal partai, maka hasilnya tidak akan maksimal. Mengingat, empat anggota Fraksi Nasdem memiliki banyak keterbatasan.

“Kan fraksi itu mewakili partai. Memangnya empat orang itu paling hebat? Kan banyak keterbatasan,” katanya. Yuyun menambahkan, selain empat kader Partai Nasdem yang saat ini duduk di kursi DPRD Kota Cirebon, masih banyak kader lainnya yang justru memiliki kompetensi.  Setidaknya, banyak kader Partai Nasdem yang memiliki pemikiran untuk membantu kerja-kerja fraksi.

“Kemudian, pengurus Partai Nasdem yang lain, bukan karena bodoh, tapi karena tidak terpilih menjadi anggota dewan. Tapi kemampuannya kan bukan berarti lebih rendah dibanding anggota DPRD terpilih,” ujarnya. Selain itu juga, Yuyun menganggap, tidak semua anggota Fraksi Nasdem mampu melakukan tugas-tugas budgeting di DPRD. Sehingga butuh masukan dari kader yang lain, yang tidak duduk di legislatif.

“Tidak semua anggota Fraksi Nasdem memahami persoalan pemerintahan maupun kemasyarakatan. Jadi ya harusnya dibawa ke partai untuk dibahas. Kan ada litbang, dewan pertimbangan, dewan pakar dan lainnya. Bahas di situ. Biar lebih matang,” tuturnya.

Menurut Yuyun, pembahasan di internal partai sebelum di DPRD, sangat penting untuk dilakukan Patai Nasdem. Pasalnya, ia meyakini, anggota DPRD tidak memahami secara rinci draf baik itu RKA maupun RAPBD. (jri)

BAGIKAN