Pemdes Diminta Optimal Bantu Panitia

5
Reses Dewan Fokus Sambangi Desa yang Helat Pilwu Serentak

SUMBER– Kegiatan pemilihan kuwu serentak yang akan dihelat di 124 desa di Kabupaten Cirebon, mendapatkan perhatian khusus dari DPRD Kabupaten Cirebon. Buktinya, para anggota dewan telah diminta oleh pimpinan dewan untuk melaksanakan masa reses persidangan kedua di wilayah yang memang mengadakan pemilihan kuwu serentak.

reses dewan cirebon datangi pemilihan kuwu serentak
Mustofa saat reses. Foto : Yoga/Rakyat Cirebon

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH kepada sejumlah wartawan, Senin (28/9), di Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok. Dia membenarkan adanya imbauan khusus kepada anggota dewan dalam masa reses kali ini. “Ini kita lakukan agar para anggota dewan mengetahui secara langsung apa yang terjadi dan menjadi kendala panitia pemilihan,” ujarnya kepada Rakyat Cirebon, kemarin.

Dijelaskan Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon ini, selama ini banyak aduan yang masuk kepadanya mengenai hambatan dalam pelaksanaan.
Dia mencontohkan, di Desa Kasugengan Lor sendiri, panitia mengeluhkan tidak adanya dana verifikasi berkas calon.

“Dalam anggaran, yang di-cover hanyalah validasi data kependudukan yang nominalnya juga hanya seribu rupiah saja. Sedangkan, di Desa Kasugengan Lor sendiri ada calon yang sekolahnya di luar pulau sehingga diperlukan verifikasi,” tambahnya. Mustofa menegaskan, verifikasi perlu dilakukan sebagai bentuk keseriusan dari panitia pelaksana pemilihan kuwu.

Oleh sebab itu, dia menyebutkan untuk pencarian anggaran merupakan kewajiban dari pejabat kuwu dan juga BPD setempat. “Kalau verifikasi tidak dilaksanakan, khawatir nantinya akan meninmbulkan permasalahan hukum dan sekaligus untuk membuktikan independensi dari panitia. Untuk anggaran, dalam aturan tidak diperbolehkan meskipun bakal calon bilang ikhlas. Dalam hukum, tidak ada istilah ikhlas atau tidak ikhlas. Yang ada adalah boleh atau tidak boleh itu saja,” tegasnya.

Mustofa  meminta kepada pejabat kuwu dan BPD untuk senantiasa membantu panitia pilwu dalam melaksanakan pemilihan ini.  Menurutnya, panitia memiliki keterbatasan khususnya anggaran yang hanya bisa dibantu desa maupun BPD.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Kasugengan Lor, Drs Urkanudin mengakui, pihaknya meminta panitia untuk melaksanakan verifikasi agar tidak adanya dampak hukum yang timbul dikemudian hari.

Pasalnya, dia melihat adanya kemungkinan terburuk dari permasalahan ijazah ini bisa digugat oleh calon lainnya. “Kalau sudah diverifikasi dan memang dinyatakan asli, maka kuwu terpilih maupun yang tidak terpilih nantinya tidak akan mengungkit masalah ijazah ini. Lain halnya kalau tidak melakukan verifikasi,” ujarnya.

Senada dengan BPD, salah satu anggota panitia pilwu, Yaris Yusuf mengungkapkan, verifikasi merupakan tahapan yang harus dilalui oleh panitia.
Namun, Yaris mengeluhkan tidak adanya anggaran yang diberikan untuk tahapan satu ini. Ditanyakan mengenai anggaran keberangkatan panitia, Yaris menyampaikan, pihaknya menggunakan anggaran pilwu yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah.

Dia menegaskan, panitia akan segera memohon bantuan kepada desa dan BPD untuk mencarikan anggaran pengganti keberangkatan. “Di Desa Kasugengan Lor ini alhamdulillah tidak ada balon yang dimintai sumbangan atau sejenisnya. Tidak ada biaya sepeserpun yang dipungut dari para balon.  Biaya yang ditanggung oleh pemerintah hanya lima item yaitu perlengkapan, penyediaan kertas suara, honor panitia, honor linmas dan juga validasi data pemilih,” jelasnya. (yog)

BAGIKAN