Pemilihan Wawali Cirebon Dipaksakan, DPRD Bisa Digugat

3
Golkar Berhak Ajukan E2, Komentar Agus Dinilai Tendensius

KEJAKSAN- Pernyataan akademisi Unswagati, Agus Dimyati SH MH terkait keputusan DPRD saat memilih wakil walikota tidak akan bisa digugat, terus mengundang kontroversi.Praktisi hukum, Gunadi Rasta SH MH menilai, pernyataan Agus Dimyati soal wawali, terlihat begitu tendensius.
“Saat akademisi sudah terkontaminasi interes politik, maka komentarnya menjadi tendensius,” ungkap Gunadi Rakyat Cirebon, kemarin.

gunadi rasta cirebon
Gunadi Rasta. Doc.Rakyat Cirebon

Pengacara senior di Cirebon itu juga mempertanyakan landasan hukum atas apa yang disampaikan Agus Dimyati, bahwa putusan DPRD terkait pengisian wawali tidak bisa digugat. “Harus jelas apa landasan hukumnya? Yang benar saja, masa keputusan DPRD gak bisa di-PTUN? Dasarnya apa?” tanya Gunadi kepada Rakyat Cirebon.Gunadi juga menantang Agus Dimyati untuk membuktikan pernyataannya, bahwa putusan DPRD tidak bisa digugat ke PTUN.

“Atau Pak Agus Dimyati mau coba (buktikan) bahwa putusan DPRD bisa di-PTUN?” katanya.
Dikatakannya, objek gugatan PTUN adalah putusan yang diambil pejabat negara. DPRD, kata Gunadi, di dalamnya dihuni pejabat negara, yaitu anggota DPRD.“Objek gugatan PTUN itu putusan yang diambil oleh pejabat negara. Nah, DPRD itu pejabat negara bukan?” Kata dia.Terkait status keikutsertaan Partai Golkar dalam proses pengisian wawali, Gunadi menilai, hal itu menjadi hak bagi partai berlambang beringin itu.

“Soal dualisme itu kan urusan internalnya partai. Tapi tidak kemudian menghilangkan haknya,” ujarnya.Namun demikian, kalaupun usulan nama calon wawali sudah disepakati partai pengusung, proses pemilihan di DPRD belum bisa dilaksanakan. “Yang jadi masalah adalah mau pakai aturan yang mana? UU 8/2015 kan PP-nya untuk belum terbit. Sehingga kalau dipaksakan dilaksanakan bisa rawan gugatan,” jelasnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH tak bisa menutupi kekesalannya terhadap pernyataan Agus Dimyati yang menyebut, panlih wawali di DPRD cukup menggunakan usulan dari Partai Demokrat dan PPP. Alasannya, Partai Golkar masih berkonflik soal kepengurusan.

“Kita sangat menyayangkan apa yang disampaikan akademisi Unswagati, saudara Agus Dimyati SH MH dengan menyatakan usulan untuk wawali tidak mesti melibatkan Partai Golkar,” ungkap anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH.Agung juga mempertanyakan landasan regulasi atas apa yang disampaikan Agus Dimyati, bahwa keputusan DPRD tidak bisa digugat ke PTUN.

“Bahkan sampai memberi garansi bahwa keputusan DPRD tidak bisa digugat melalui PTUN. Itu landasannya apa?” kata Agung.Politisi yang tercatat sebagai alumnus Fakultas Hukum Unswagati Cirebon itu menilai, pernyataan Agus Dimyati salah kaprah.Dirinya mengendus adanya kepentingan politik di balik pernyataan Agus Dimyati.

“Saya menduga, pernyataan saudara Agus Dimyati ini sepertinya bukan mencerminkan dia sebagai akademisi. Atau jangan-jangan sudah masuk salah satu parpol?” kata mantan aktivis mahasiswa itu.Menurutnya, pendapat yang disampaikan Agus Dimyati bahwa panlih wawali di DPRD bisa memproses dengan hanya usulan dari Partai Demokrat dan PPP, justru itu salah kaprah. Justru langkah itu jelas-jelas menabrak aturan.

“Ini kalau dipahami, ada indikasi dia sedang menggiring agar DPRD menabrak aturan. Kalau benar demikian, akan repot membacanya, karena sudah dipastikan dia berstandar ganda dalam penyampaian opininya,” kata Agung. (jri)

BAGIKAN