Pemkab Jangan Cuci Tangan, Atasi Warga Miskin, Politisi Hanura: Dorong Bupati, Lakukan Diskresi

86
Politisi Hanura, Yoga Setiawan/(Zezen Zaenudin Ali/Rakyat Cirebon)

RAKYATCIREBON-Persoalan jaminan kesehatan bagi warga miskin belum ada solusi tepat. Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg dituntut segera mengambil langkah.

Hal itu, sebagaimana disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan SE. Ia meminta bupati melakukan diskresi. Agar tidak lagi menimbulkan polemik berkepanjangan.

” Kita akan dorong bupati Cirebon untuk keluarkan diskresi kaitan jaminan kesehatan untuk warga kurang mampu,” kata Yoga ke Rakyat Cirebon, Minggu (9/2).

Diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi.

Sebelumnya, telah ada dilakukan rapat gabungan yang melibatkan komisi I dan IV, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), dan BPJS. Namun pembahasannya buntu, tidak menemui hasil memuaskan.

” Saya selaku anggota komisi IV sangat kecewa akan sikap BPJS yang terkesan saklek,” ucap Yoga.

Seyogyanya selaku wakil rakyat harus benar-benar mencari solusi untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Kamis lalu, ucap Yoga, pihaknya sudah menghubungi Pemkab Bekasi dan Pemkot Bekasi, ternyata disana jaminan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu diprioritaskan.

” Kita harus bisa mencontoh hal tersebut, makanya minggu depan kami akan agendakan untuk rapat bersama bupati, ini pak bupati harus bisa mengambil langkah kongkrit kaitan dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu,” ucapnya.

Karena terang Yoga Bupati mempunyai kewenangan. Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004, kepala daerah berwenang mengurus mengelola berbagai kepentingan dan kesejahtraan masyarakat.

“Aturannya ada. Bupati punya kewenangan. Masa mau diam saja. Kadang saya gemes sendiri sekelas Pemkab tidak ada yang peduli mencari solusi yang baik untuk masyarakat. Ini sangat urgens,” tegasnya.

Menurut Yoga Pemkab harus bisa mencari solusi tepat. Karena tidak ada permasalahan tanpa ada solusi. Terlebih demi kepentingan masyarakat. ” Sembari menunggu verivikasi data dikirimkan Dinsos ke Kemensos, cari solusi. Agara masyarakat tidak mampu mendapat KIS PBI,” tuturnya. (zen)