Pemkab Janji Beri Porsi Lebih

Pemkab Janji Beri Porsi Lebih

Disinggung mengenai porsi seperti apa yang akan diberikan pemda? Selly mengaku masih akan melihat dan mengkaji. Namun persoalan pendidikan bukan saja mengenai sarana dan prasarana, namun juga berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM).

“Kita akan coba lihat porsinya seperti apa, soal pendidikan bukan saja mengenai sarana dan prasarana tapi juga SDM, kita coba kombain karena tanpa kesejahteraan yang baik belum tentu bisa memberikan pengajaran yang baik,” imbuhnya.

Sebelumnya, DPRD menilai penerapan Perda mengenai wajib DTA kurang efektif. Padahal perda itu sudah disahkan sejak lama.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Bejo Kasiono mengatakan, adanya produk hukum wajib belajar DTA saat ini adalah bentuk kepedulian pemerintah legislatif terhadap nasib madrasah. Namun ia mengakui sampai saat ini payung hukum tersebut belum direalisasikan secara maksimal. Padahal Perda itu sudah disahkan sejak lama.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, jadi mutlak mestinya DTA diperhatikan semua pihak, tidak terkecuali pemerintah daerah. Jangan punya pandangan madrasah milik Kementerian Agama.

Yang terpenting, sambung Bejo, bukan untuk mengejar ijazahnya karena sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan formal. Namun yang terpenting adalah mengikuti proses pendidikan di madrasah itu. Untuk itulah, komisi IV akan terus mengupayakan agar sekolah madrasah diperhatikan pemerintah daerah. Apalagi, pemerintah eksekutif memiliki visi untuk menciptakan masyarakat yang religius. (ari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!