Penarikan Retribusi Semrawut, Komisi B Usulkan Bentuk PD Parkir

3
Potensi pendapatan yang kurang maksimal di sektor prakir menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Cirebon. Dinas teknis harus bisa berpikir keras agar pengelolaan dan pendapatan parkir bisa maksimal.

MESKI capain target dari sektor pajak tersebut selalu tercapai di tiap tahunnya tetapi dianggap kurang maksimal. Pasalnya, target pendapatan dari sektor tersebut terbilang sedikit. Padahal, dari kacamata Komisi B untuk parkir sendiri sangat mempunyai potensi yang besar. Hal itu disampaikan Ketua Komis B DPRD Kota Cirebon, Didi Sunardi seusai rapat dengan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA), beberapa waktu lalu di gedung dewan.

bahas retribusi parkir cirebon
Rapat retribusi parkir. Foto : Sudirman/Rakyat Cirebon

Didi mengungkapkan dari 350 titik parkir yang ada di Kota Cirebon hanya 15 titik yang pendapatannya masuk ke DPPKAD. “Ini kan cuma sedikit, harusnya kita perlu meningkatkan lagi potensi pendapatannya. Masa cuma 15 titik yang masuk ke DPPKAD,” ujarnya kepada Rakyat Cirebon. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menuturkan, dalam penarikan retribusi parkir yang ada di badan jalan oleh para pengelola parkir masih menuai banyak kecurangan. “Pembayaran retribusi parkir ini, tidak sesuai dengan peraturan daerah (perda) nomor 5 tahun 2012,” tandasnya.

Diungkapkan Didi, dalam perda itu tercantum bahwa untuk pengendara motor membayar uang retribusi Rp500, sedangkan untuk roda empat membayar Rp1000.  “Tapi, di lapangan kadang memungut uang parkir untuk motor itu Rp1000 dan mobil Rp2000,” ungkapnya. Didi meminta, agar dalam pelasakanaan perda dilakukan pengawasan di lapangan. “Banyak pengendara tidak menerima karcis sebagai bukti pembayaran parkir, khususnya yang berada di badan jalan,” ujarnya.

Dikatakan Didi, kecurangan tersebut menandakan bahwa uang retribusi parkir lebih banyak mengalir ke kantong pribadi para pengelola parkir. “Uangnya kan tidak ke pendapatan pemerintah,” tambahnya. Dari hasil temuan tersebut, lanjut Didi, Komisi B berencana akan mengusulkan perubahan regulasi atau perda tentang pendapatan dari sektor parkir itu. Dikatakan Didi, untuk kedepannya, retribusi parkir untuk motor akan naik menjadi Rp1000 dan mobil Rp2000.

Dalam pembahasan perubahan perda tersebut, lanjut Didi, akan dibahas juga tentang pengawasan dalam pelaksanaannya.  Selain itu, dirinya juga akan mengusulkan pembentukan PD Parkir supaya pengelolaan parkir lebih termenej.  “Karena ini sudah semakin semrawut, kita juga akan usulkan pembentukan PD parkir,” katanya. Sementara itu, Sekretaris DPPKAD, Iing Daiman mengatakan, pihaknya sepakat dengan Komisi B tentang pengoptimalan potensi pendapatan.

Iing mengakui, potensi pendapatan yang ada di Kota Cirebon sangatlah besar, namun tentu dalam penentuan target pendapatannya harus sesuai dengan regulasi.  “Intinya kita sepakat, namun kita juga tidak bisa sekonyong-konyong mengubah target pendapatan. Karena harus sesuai dengan aturan,” tegasnya.  Pria berkacamata ini mengaku setuju dengan usulan perubahan perda tentang penarikan retribusi parkir. “Kami sepakat akan mengubah perda tersebut agar target pendapatan bisa lebih besar lagi,” katanya. (man/mgg)

BAGIKAN