Pengurus Golkar Desak Evaluasi Fraksi

3
Perjuangan Ketua FPG saat Pembentukan Pansus Malah Disoal Kader

KEJAKSAN– Kritik terhadap sikap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE terkait komposisi panitia khusus (pansus) pada forum rapat, terus mengalir. Kritik pedas malah datang dari internal partai berlambang pohon beringin itu.

golkar cirebon
Partai Golkar. Image by rmol.co

Pengurus Bagian Organisasi DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Taufik Tjarmadi menilai, protes terkait hak dan menuntut keadilan atas komposisi pansus untuk jatah Fraksi Golkar, seharusnya tidak dilakukan di forum rapat.  “Saya kira kalau persoalan itu disampaikan secara terbuka di rapat, kurang beretika lah,” kata Taufik kepada Rakyat Cirebon, kemarin.

Menurutnya, ketua Fraksi Golkar tidak seharusnya menyampaikan protes itu di forum terbuka. Karena untuk urusan itu, bisa dilakukan dengan lobi-lobi bersama unsur pimpinan yang kemudian bisa dikomunikasikan dengan masing-masing ketua pansus.

“Untuk urusan jatah Fraksi Golkar berapa anggota di pansus, itu kan memang sudah hasil kesepakatan, tinggal dijalankan saja. Adapun ada sedikit persoalan, selesaikanlah dengan lobi-lobi bersama unsur pimpinan dan dilanjutkan komunikasi dengan masing-masing ketua pansus, selesai,” tutur Taufik.

Ia mengaku turut prihatin atas kejadian kontroversi itu. Taufik meminta agar ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon tidak tinggal diam.  Setidaknya, kata Taufik, ketua DPD Golkar mengingatkan ketua Fraksi Golkar untuk lebih beretika.
“Seharusnya ini menjadi catatan bagi ketua DPD Golkar untuk mengingatkan yang bersangkutan,” kata dia.

Selain itu, Taufik juga meminta dilakukan evaluasi kinerja Fraksi Golkar.
Menurut dia, masa jabatan DPRD sudah lebih dari satu tahun, maka sudah seharusnya dilakukan evaluasi. “Kan mereka di DPRD sudah setahun lebih. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh DPD terhadap kinerja fraksi? Ini perlu dilakukan,” katanya.

Hal senada disampaikan pengurus DPD Partai Golkar Kota Cirebon bagian Pemuda, Olahraga dan Seni, Adi Arifudin SH. Menurutnya, meskipun yang disampaikan Andrie bertujuan untuk mendapatkan hak FPG, tapi cara yang dilakukan dianggap kurang tepat.

“Memang betul ketua Fraksi Golkar memperjuangkan hak dan menuntut keadilan atas fraksinya. Tapi kalau hal itu disampaikan secara terbuka, tidak elok dan kurang pantas, bahkan ya salah kaprah” kata Adi. Ia menilai, ketua FPG seharusnya bisa melakukan lobi-lobi dengan pimpinan dewan terkait komposisi panitia khusus (pansus).

Terlebih, satu kader Partai Golkar duduk di unsur pimpinan, sehingga tidak akan sulit bila lobi-lobi itu dilakukan. Selagi tetap mengedepankan etika. “Persoalan komposisi pansus kan sebetulnya bisa dilakukan lobi-lobi di luar forum rapat. Toh kalaupun itu menjadi hak Fraksi Golkar, saya rasa tidak akan sulit. Tapi kalau itu disampaikan di forum rapat, tentu akan melahirkan interpretasi berbeda,” kata dia.

Seperti diketahui, pembagian komposisi panitia khusus (pansus) untuk delapan raperda yang sudah masuk di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) berlangsung alot. Fraksi Golkar di DPRD Kota Cirebon menuntut hak dan keadilan soal komposisi pansus.

Fraksi Golkar menginginkan jatah dua anggota di setiap pansus terpenuhi. Karena di beberapa pansus yang sudah berjalan, Fraksi Golkar hanya menempatkan satu anggotanya.  “Fraksi Golkar harusnya dua anggota di satu pansus. Tapi, kemarin-kemarin hanya satu,” kata Ketua Fraksi Golkar, Andrie Sulistio SE, di Griya Sawala gedung DPRD.

Untuk itu, Andrie meminta, meskipun pansus sudah diplot disesuaikan dengan komisi atau wilayah kerjanya, Fraksi Golkar minta pengecualian. Misalnya, di Pansus I, hanya ada dirinya, untuk itu meminta agar anggota Fraksi Golkar yang berasal dari Komisi C, Ana Susanti SE dimasukkan ke Pansus I. (jri)

BAGIKAN