Penolakan KPU Dianggap Inkonstitusional

Penolakan KPU Dianggap Inkonstitusional

“Kami sudah laporkan hal ini ke DKPP, dan kami melakukan upaya hukum atas pelanggaran pembukaan kotak suara di 8 kelurahan, dimana jelas itu adalah pelanggaran namun tidak disikapi oleh penyelenggara. Kami juga melaporkan hal ini kepada Mahkamah Konstitusi, karena telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif pada Pilkada di Kota Cirebon,” lanjut Edi.

Di tempat yang sama, Tim Advokasi Paslon Oke, Dani Mardani mengungkapkan, ada beberapa pernyataan sikap yang disampaikan terkait perkembangan yang terjadi dalam proses Pilkada di Kota Cirebon.

Ditegaskan Dani, pertama, pihaknya menolak pembatalan rekomendasi dari empat Panwascam yang dilayangkan kepada KPU terkai PSU di 24 TPS, dimana rekomendasi tersebut sudah berdasarkan pelanggaran yang dapat dibuktikan.

Kedua, kata dia, pihaknya menganggap pernyataan komisioner KPU yang menyatakan bahwa tidak adanya kesalahan teknis dan prosedural terhadap peristiwa pergeseran kotak suara dari TPS ke PPS yang seharusnya dibawa ke PPK, merupakan bentuk pembodohan partai politik dan kebohongan publik yang sistematis.

Ketiga, pihaknya akan memproses hukum semua pelanggaran dan pihak terkait didalamnya, serta masing-masing partai pengusung dan pendukung Paslon OKE telah melaporkan perkembangan yang ada di lapangan kepada DPP masing-masing.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!