Penutupan Jadi Opsi Terakhir

33
Walikota Azis Minta Aktifitas Bongkar Muat Batubara di Tengah Laut

KEJAKSAN – Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH angkat bicara terkait debu batubara yang membahayakan masyarakatnya terutama di wilayah yang dekat dengan Pelindo.  Orang nomor satu di Kota Cirebon itu mengaku terus mendesak pada Pelindo agar aktivitas bongkar muat batu bara di tengah laut. Hal itu diperlukan guna menghindari aktivitas bongkar muat di darat yang debu batubaranya menyebar ke masyarakat.

walikota cirebon azis
Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH. doc. Rakyat Cirebon

Dikatakan, pihaknya mengutus Kantor Lingkungan Hidup bersama wakil rakyat untuk konsultasi dengan pelindo pusat dan Kementrian Lingkungan Hidup terkait aktivitas bongkar muat batubara yang debunya mengkhawatirkan. “Kita tunggu hasil konsultasi tersebut, nanti apa hasilnya akan dibicarakan bersama, DPRD serta pihak Pelindo dan KSOP akan membicarakan hasil konsultasi tersebut,” paparnya kepada Rakyat Cirebon.

Meski demikian, jika solusi tersebut buntu, maka opsi terakhir yakni adanya penutupan bongkar muat. “Kalau itu pilihan terakhir jika tak ada pilihan ya kami minta agar ditutup, karena kesehatan warga saya nomor satu,” tegas Azis. Ia mengakui jika batu bara sangat bermanfaat bagi hajat bangsa Indonesia yakni untuk mensuplai pembangkit listrik maupun industry. “Iya postifnya guna kebutuhan soal batu baru, tapi disisi lain kesehatan warga Kota kami terganggu,” katanya.

Ia juga berpendapat, cara lain dalam menanggulangi tersebut yakni dengan menghentikan aktifitas batu bara didarat.  “Jadi dipindahkan bongkar muat baru bara ketengah laut dan stokfiled di pelabuhan di tiadakan,” jelasnya. Namun memang lanjut Azis dalam cara seperti itu memakan cost anggaran yang cukup besar. “Tapi itu sudah resiko mas, harus mengeluarkan anggaran cukup besar, dan kami rasa besaran anggaran tersebut tidak sebanding dengan kesehatan warga kami,” tuturnya.

Sementara itu, Humas PT Pelindo II Cabang Cirebon, Iman Wahyu mengaku pihaknya tidak mempunyai kewenangan penuh dalam memutuskan penutupan aktivitas bongkar muat batu bara tersebut. Dikatakan Iman, yang berhak memutuskan untuk menutup atau tidaknya aktivitas bongkar muat batu bara tersebut adalah pemerintah. “Tugas kami hanya sebagai penyedia sarana. Kalau masalah menyetop aktifitas itu yang punya kewenangan adalah pemerintah,” ujarnya, kemarin (7/10).

Jika benar terjadi adanya penutupan aktivitas bongkar muat tersebut, Iman bilang, pendapatan daerah akan mengalami penurunan yang cukup drastis. Pasalnya, dari pendapatan Rp10 miliar yang didapat PT Pelindo II dalam tiap satu tahun, 70 persen dihasilkan dari aktifitas bongkar muat batu bara.
Dirinya memprediksi bahwa akan terjadi kelumpuhan disektor industri, khusuznya Jawa Barat jika penutupan aktifitas bongkar muat itu terjadi. “Saya yakin indutri akan lumpuh. Mampukah masyarakat menghadapi kenyataan itu,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Iman seolah menunjukan sikap yang tidak setuju dengan adanya penutupan aktivitas batu bara itu. Iman pun mengatakan, pilihan lain selain menutup aktifitas bongkar muat batu bara adalah dengan bagaimana pemerintah mengatur melalui perda tentang teknis pengangkutannya.

“Kan bisa lebih kearah teknis pengangkutan, seperti diwajibkan dengan sistem packing. Selin itu, legislatif juga bisa membuat Perda, untuk pembatasan untuk pengangkutan batu bara yang berkalori yang rendah,” cetusnya. Dikatakan Iman, dari 3 juta ton batu bara yang masuk di PT Pelindo, yang menimbulkan debu batu bara adalah yang mempunyai kalori sangat rendah. “Kalau yang tinggi itu tidak berdebu kok,” tandasnya. (dic/man)

BAGIKAN