Penyaluran Program BPNT Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon: Harus Dievaluasi, Buka Data Supplier

Penyaluran Program BPNT Dipersoalkan, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon: Harus Dievaluasi, Buka Data Supplier

RAKYATCIREBON.ID-Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kian dipersoalkan. Harus dievaluasi, agar tidak merugikan masyarakat. Disamping itu, kehadiran program tersebut, diharapkan memberikan manfaat bagi UMKM lokal.

Pasalnya, carut marut data serta kartu error, belum terpenuhinya mesin EDC, hingga dugaan terjadi monopoli suplyer terus mengemuka. Parahnya, ketika monopoli dilakukan oleh satu dua orang saja. Dampaknya, komoditas dari UMKM lokal tidak terserap. Dianggap melanggar Pedum.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan SE meminta agar Dinas Sosial (Dinsos) setempat memperbaikinya. Serta buka-bukaan soal suplayer yang selama ini mengesub komoditi pangan ke e-warung.

“Komisi IV pada intinya, kita komitmen terus mendorong untuk memperbaiki terkait penyaluran BPNT ini,” kata Yoga, saat ditemui di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (2/11).

Bahkan, Komisi IV sebulan sekali rutin melakukan kontroling terkait penyaluran program BPNT ini. Dilakukan, agar program pemerintah pusat ini manfaatnya bisa dirasakan semua masyarakat desa. Tidak dimonopoli oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari BPNT ini.

“Yang intinya Komisi IV sangat mendukung e-warung agar bisa mandiri dan bisa lepas dari supplier- supplier besar. Tujuannya, supaya bisa mengakomodir komoditi pangan lokal,” katanya.

Sebab inti dari kemandirian e-warung di antaranya mampu mengakomodir komoditi pangan lokal. Artinya, jika di desa setempat ada UMKM tempe atau tahu dan lainnya, bisa terakomodir. Selain itu, dengan e-warung mampu mendiri, maka bisa memangkas hegemoni suplayer-suplayer besar.

“Sebab di pedum juga jelas, adanya program BPNT ini supaya bisa menyejahterakan penerima manfaat, artinya masyarakat desa setempat yang punya UMKM komoditi pangan lokal juga bisa kebagian manfaatnya dari program tersebut,” katanya.

Komisi IV mendukung agar e-warung bisa mandiri dan lepas dari jeratan suplayer-suplayer besar. Untuk membenahi hal itu, pihaknya juga sudah menjadwalkan rapat kerja dengan Dinsos dan mempertanyakan temuan-temuan di lapangan terkait penyaluran BPNT.

“Kita akan tanyakan terkait temuan di lapangan, dari hasil kunjungan, dan temuan teman-teman Komsi IV nanti dari situ ditemukan win win solutionnya seperti apa? Agar masyarakat ke depannya jangan lagi dirugikan,” kata Yoga.

Dalam rapat juga, kata dia, pihaknya bakal mengorek terkait suplayer yang mengesub komoditi pangan ke e-warung. Apalagi banyak temuan dan keluhan bahwa diduga selama ini hanya dimonopoli satu-dua suplayer besar saja.

“Jika benar demikian, maka jelas kita akan evaluasi dinsosnya. Karena memang muaranya terkait bantuan sosial ini kan adanya di Dinsos, ya nanti dalam rapat kerja akan kita tanyakan. Kita minta agar Dinsos juga buka-bukaan soal suplayer ini,” pungkasnya. (zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!