Pesantren Minim Fasilitas, Yuningsih Dorong Pemerintah Segera Perhatikan

Pesantren Minim Fasilitas, Yuningsih Dorong Pemerintah Segera Perhatikan

RAKYATCIREBON.ID-Penyelesaian Coronavirus Disease (Covid-19) belum tuntas. Pemerintah mewacanakan akan memberlakukan new normal atau menjalankan pola hidup baru secara normal. Itu bertentangan , dengan kondisi pesantren kebanyakan.

Pasalnya, mayoritas pesantren keadaannya belum siap. Masih minim sarana prasarana ketika harus mengacu standar sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Yuningsih MM mendorong pemerintah memperhatikannya. Mengingat selama masa pandemi Covid-19, perhatian pemerintah belum ada.

“Dibulan Syawal atau Juni nanti aktivitas pendidikan di pesantren kembali normal atau dibuka lagi. Ini jadi harapan dan keinginan orang tua santri dan pengelola pesantren,” kata dia kepada Rakyat Cirebon, Kamis (28/5).

Persoalannya kondisi dan tradisi kegiatan di pesantren yang harus menyesuaikan dengan kebijakan New Normal atau normal baru. Tentu, kata mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu, dilema bagi pesantren, tak hanya yang ada di Kabupaten Cirebon, tapi Jawa Barat.

Beberapa kebutuhan sarana prasarana dianggap belum siap, antara lain kamar tidur pesantren biasanya dihuni 5-20 satri, Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren), infrastruktur medis baik alat maupun SDM-nya. ” MCK standar protokol Covid-19, westafel portabel, disinfektan, alat rapid test, hand sanitizer, masker, ruang karantina, isolasi mandiri, dan banyak kebutuhan lainnya,” lanjut perempuan yang akrab disapa Mba Ning itu.

Tak hanya itu, seharusnya kebutuhan untuk ketahanan pangan atau ekonomi pesantren pun diperhatikan. Terutama untuk santri yang kembali ke pesantren, minimal selama 14 hari juga mendapat perhatian pemerintah. Hal itu juga menjadi harapan dan aspirasi para pengasuh pesantren.

Bahkan, sambung Yuningsih, berdasarkan hasil rapat DPP bersama para kiai pesantren di Indonesia yang dilakukan secara online, PKB mendorong agar APBN dan APBD mengalokasikan anggaran khusus untuk pesantren selama new normal.

“Ya kami sih berharap pemerintah provinsi dan kota/kabupaten bisa segera mencarikan solusinya, karena pemberlakuan aturan New Normal pasti akan mengganggu juga akhirnya. Jadi kami minta ada solusi, agar aktivitas di pesantren segera berjalan normal tanpa kekhawatiran atau kegamangan yang dirasakan para kiainya,” pungkasnya. (zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!