Pilwu Serentak Dinilai Cabut Otonomi Desa

4
BKAD Minta Pemerintah Segera Tinjau Ulang Regulasinya 

WALEDPemilihan kuwu (Pilwu) serentak yang akan digelar Oktober nanti dengan berbagai regulasi yang dibuat dianggap telah mencabut sistem otonom desa.  Hal itu dikemukakan Ketua Forum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Cirebon Adang Juhandi, Minggu (27/9).

komisi pemilihan umum
Komisi Pemilihan Umum. Doc.kpu.go.id

Menurut Adang semuanya tertera jelas baik dalam UU 6/2014 tentang Desa dengan aturan turunannya yang menyatakan bahwa desa merupakan sebuah pemerintahan terbawah yang memiliki otonomi penuh sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang dimilikinya.

Adang juga mengungkapkan, hal itu berlaku baik dalam mengatur rumah tangganya dan berbagai kearifan lokal yang dimiliki desa tersebut sebagai ciri khas dan bukti hegomoni masyarakat yang bisa hidup, berkembang saling bergotong royong secara kompak dalam segala hal sesuai dengan kultur dan budaya yang dimilikinya.

Ditambahkan, dalam menentukan figur calon kuwu misalnya, desa menurutnya bisa menentukan, menyaring, menyeleksi layak atau tidaknya balon baik secara alamiyah karena disebut tokoh atau lahir dari keluarga besar yang secara terus menerus diimbangi dengan kerja-kerja sosial yang bisa dirasakan rakyat. Dikatakannya, sangat disayangkan dengan dalih amanat undang-undang dan turunannya, hak-hak rakyat tersebut terasa dicabut dan membiaskan otonomi desa yang sebenarnya.

“Dengan sistem pilwu serentak saat ini, dikhawatirkan semangat memunculkan figur kuwu yang bisa jadi panutan rakyat akan semakin jauh dari harapan walau biaya pilwu ditanggung dari APBD Kabupaten karena belum dijalankan secara tegas karena masih menarik swadaya dari calon dengan berbagai bentuk dan aturan yang masih memberatkan kepada calon. Cara ini bisa menggiring praktek-praktek kotor yang dilakukan calon kepada pemilih,” ujarnya.

Lanjut Adang, seharusnya harus ada aturan dan sanksi yang jelas dan tegas tentang money politic yang dilakukan calon. “Harapan rakyat untuk merubah tatanan baru dan figur baru di pemerintahan desa nampaknya akan masih jauh panggang dari api. Untuk itu, segera tinjau ulang Pilwu serentak yang menghamburkan dana rakyat, tapi dipandang tidak efektif dan mencabut otonomi desa,” pungkasnya. (kim)

BAGIKAN