PKL Pasang Spanduk Tolak Perda

Batasi Ruang Gerak Pedagang, Segera Kirim Surat ke Kemendagri


KESAMBI – Tidak puas dengan hasil audiensi bersama Komisi B DPRD Kota Cirebon, Pedagang Kaki Lima (PKL) memasang spanduk penolakan terhadap Perda tentang Peraturan dan Pemberdayaan PKL.

Perda Pedagang Kaki Lima PKL
Spanduk tolak perda PKL. Foto: Sudirman/Rakyat Cirebon

Pantauan wartawan koran ini, kemarin, di sejumlah ruas jalan salahsatunya di Jalan Perjuangan depan Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terpasang spanduk penolakan terhadap perda yang dinisiatori oleh Badan Komunikasi Ikatan Pedagang Kaki Lima (BKI-PKL).

Ketua BKI-PKL Suhendi SH menjelaskan, pemasangan spanduk protes tersebut merupakan luapan kekecewaan para PKL lantaran disahkannya perda pengturan dan pemberdayaan PKL yang dalam penyusunannya tidak melibatkan sejumlah elemen PKL.

Bahkan, Suhendi menilai, perda itu terkesan membunuh perlahan para PKL, karena dalam perda tersebut ada poin yang menyertakan sanksi pidana bagi para PKL yang melanggar perda tersebut.

“Saya sangat menyayangkan. Judulnya kan pengaturan dan pemberdayaan, kok malah ada sanksi pidananya. Ini bukan malah memberdayakan tapi membinasakan,” kata Suhendi, Rabu (2/3).

Dikatakan Suhendi, pihaknya sudah merencanakan aksi berikutnya yang akan dilakukan elemen PKL, yakni melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Isi surat itu, lanjut Suhendi, berupa protes atas penyusunan hingga perda PKL itu disahkan padahal belum ada Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Selain itu, kami juga protes soal sanksi pidana. Seharusnya, hanya sanksi secara administratif saja. kita juga segera mungkin akan melayangkan surat ke Kemendagri,” tandasnya.

Tidak hanya menyoroti soal kejanggalan pemberian sanksi, Hendi juga menilai, isi perda tersebut tidak sinkron dengan peraturan presiden (Perpres), yang membahas soal lokasi PKL yang ditampung di sekitar toko modern.

“Seharusnya, perda itu mengakomodir para PKL. Toko modern wajib memberikan lokasi minimal 20 persen untuk PKL,” ucapnya.

Ditegaskan Hendi, pengiriman surat ke Kemendagri bukanlah langkah terkahir yang akan dilakukan oleh elemen PKL.

Akan tetapi, Hendi mengancam akan melakukan aksi besar-besaran demi mendapatkan hak para PKL.

Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD, Didi Sunardi mengaku, pada saat proses pembahasan raperda tersebut, pihaknya sudah melibatkan elemen PKL.

Perda itu, kata Didi, dibuat DPRD untuk melindungi PKL, karena selama ini tidak ada payung hukum yang melindungi PKL.

“Saya sudah mengundang perwakilan PKL. Di situ kita sharing. Apa yang diinginkan PKL kita akomodir,” katanya.

Karena pada prinsipnya, lanjut Didi, anggota dewan ingin bagaimana PKL dilindungi oleh pemerintah.

”Selama ini tidak ada perlindungan dari sisi hukum untuk PKL. Hanya ada perwali. Jadi, kalau kita dibilang tidak pernah melibatkan perwakilan PKL, itu tidak benar,” ungkap Didi. (man) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!