Plt Ketua DPC Tak Berwenang Paksakan Musancab

Nana Tetap Ngotot Meski PAC Nilai Menyalahi Ad/Art

CIREBON – Rencana Plt Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat H Nana Karnadi akan menggelar musyawarah anak cabang (Musancab) kembali ditentang mayoritas PAC.

Partai Demokrat. Doc demokrat.or.id

Ketua PAC wilayah Cirebon Timur yang diwakili Ketua PAC Karangwareng Jaeni mengaku jika dipaksakan Plt Ketua DPC pelaksanakan musancab maka jelas-jelang telah melanggar Ad/Art Partai Demokrat (PD). Menurut Jaeni, mekanisme yang selama ini dipakai partainya adalah top down (Dari atas kebawah,red), dimana pembenahan dilakukan dari tingkat DPD kemudian DPC baru ke PAC.

Sedangkan, kondisi yang terjadi di Kabupaten Cirebon diinginkan berbeda, yakni dari bawah ke atas. Sehingga ia mempertanyakan aturan mana yang digunakan oleh Plt Ketua DPC. “Selama saya di Demokrat, pelaksanaan musancab itu setelah kongres, musda dan muscab. Aturan kebalik ini apa dasarnya?,” tegasnya kepada Rakyat Cirebon, kemarin.

Apabila ada aturan terbalik seperti itu, menurut Jaeni seharusnya dikordinasikan terlebih dahulu pada tiap PAC, sedangkan selama, DPC tidak pernah berkordinasi, terbukti pihaknya tidak mengetahui ada instruksi dari DPD terkait musancab, kemudian tidak mengetahui adanya aturan terbalik seperti itu. “Kalau mekanismenya  benar kita akan ikuti. Meskipun instruksi dari DPD, itu harus tertulis dan disampaikan ke PAC. Selama ini hanya omongan-omongan saja,” tandasnya.

Dikatakan, sebagai pengurus di struktur paling bawah, pihaknya akan menuruti semua kehendak DPC. Apalagi untuk pembenahan, namun apabila menyalahi Ad/Art maka pihaknya  jelas akan menolak. “Kita mengacu pada Ad/Art saja, kalau memang sesuai sosialisaikan pada kami PAC,” tandasnya.

Jaeni juga mempertanyakan kekuatan hukum Plt Ketua DPC Demokrat, pasalnya selama ini pihaknya tidak mengetahui SK perpanjangan Nana sebagai ketua partainya, karena antara mandat dengan SK, menurut Jaeni harus dibedakan.
“Memang dia mendapatkan mandat dari DPD tapi kan tidak bisa seenaknya. SK ya SK, mandat ya mandat jangan disamakan. Saya mau tanya mana bukti SK Perpanjangannya?,” imbuhnya.

Pihaknya mengaku mengidam-idamkan sosok pemimpin yang memiliki kualitas, kapabilitas dan tidak diperolok-olok parpol lain. Oleh karena itu ia meminta pada pembina partai agar turun menegur pimpinan Demokrat saat ini. “Kami harap pembina mau menengok sebentar saja keadaan partai saat ini. Ayo dibenahi, kumpulkan seluruh PAC dan bicarakan seperti apa, terkait musancab saya aja tahu dari orang,” terangnya.

Sementara itu Plt Ketua DPC Demokrat Kabupaten Cirebon, H Nana Karnadi menjelaskan, pelaksanaan musancab sesuai dengan surat perintah dari DPD. Dalam pelaksanaannya DPC hanya membantu saja, karena yang bertanggung jawab adalah DPD dan PAC sendiri.

“Yang mengeluarkan SK kan DPD, jadi sesuai dengan DPD saja seperti apa. Kita hanya membantu saja,” jelasnya. Nana balik mempertanyakan legalitas PAC, karena selama 12 tahun PAC belum pernah melaksanakan musancab. Sehingga jelas terlihat bahwa mana yang tidak sesuai dengan Ad/Art partai. “Kepengurusan di partai kan lima tahun, ini sudah 12 tahun tidak ada musancab,” imbuh pria yang akrab disapa Nana ini.

Seharusnya, kata Nana, PAC mengikuti instruksi ini karena untuk pembenahan, apabila menginginkan tetap di PAC. Nana menyarankan untuk mencalonkan diri kembali pada musancab nanti.  “Sebenarnya kita sudah rapatkan, dan saya sampaikan isi surat dari DPD. Bahkan semua PAC datang, kalau untuk pembenahan seharusnya kan mau,” ungkap dia. (ari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!