Polemik Dokumen Naskah UU Ciptaker Tak Berujung

Polemik Dokumen Naskah UU Ciptaker Tak Berujung

RAKYATCIREBON.ID-Tak hanya soal isi atau materinya yang kontroversi, seperti apa wujud asli naskah UU Cipta Kerja (Ciptaker) ini masih jadi polemik tak berujung. Jangankan orang di luar DPR, anggota DPR sendiri saja mengaku belum punya naskah tersebut. Saking misteriusnya naskah asli UU ini, sampai-sampai ada yang ngeledek jangan sampai naskah asli UU ini seperti Supersemar, yang sudah berpuluh-puluh tahun tak ditemukan di mana naskah aslinya.

Biasanya, publik bisa mengakses langsung legislasi yang sudah disahkan melalui website resmi DPR. Namun hingga kemarin, tidak ada naskah asli UU Cipta Kerja yang bisa diakses di situs resmi wakil rakyat tersebut. Yang tersedia hanya draf RUU Cipta Kerja berisi 905 halaman. Draf itu juga beredar di media sosial. Tapi belum jelas, apakah draft tersebut naskah asli yang disahkan saat paripurna, atau bukan. 

Belum adanya naskah asli UU Ciptaker membuat sejumlah pihak bersuara. Koordinator BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Remy Hastian menyayangkan hal itu bisa tersejadi. Seharusnya, naskah itu tersedia supaya hoax soal UU Cipta Kerja yang selama ini digaungkan pemerintah tidak menyebar. 

“Merekalah yang tidak memberikan draf final dari pengesahan paripurna DPR 5 Oktober. Ini yang membuat masyarakat bingung. Kenapa ketika sudah disahkan kemudian tidak disebarluaskan ke masyarakat?” ujar Remy kepada kepada wartawan, kemarin. 

Sejumlah ekonom juga mendesak agar pemerintah dan DPR segera menerbitkan naskah asli UU Ciptaker. Ekonom senior Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, penerbitan naskah yang asli sebagai bentuk transparansi. Apalagi, belakangan ini disebut banyak informasi bohong atau hoax tentang isi UU Cipta Kerja. “Kalau memang yang beredar itu hoax, sampaikan draft finalnya dong,” kata Enny, dalam acara Populi Center secara virtual, Jakarta, kemarin. 

Naskah final UU Cipta Kerja, kata Enny, menjadi penting untuk semua kalangan mengetahui substansi beleid ini. “Biar tidak ada dusta di antara kita. Bukan pantun berbalas pantun. Karena ini undang-undang yang melingkupi banyak sektor, ini ada manfaatnya iya, tapi mudharatnya juga lebih banyak,” ujarnya. 

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menduga, belum diterbitkannya naskah UU Cipta Kerja lantaran pihak pemerintah dan DPR tengah menyesuaikan naskah dengan aspirasi masyarakat yang sejauh ini telah disampaikan. “Apa yang terjadi di publik akan mempengaruhi hasil final undang-undang yang sampai saat ini belum dikirimkan,” jelas dia. 

Bukan hanya orang biasa, ternyata sejumlah anggota dewan juga tidak tahu soal naskah asli UU yang dikenal dengan Sapu Jagat ini. Salah satunya, Anggota Baleg DPR Bukhori Yusuf. Padahal, Baleg adalah salah satu unit di DPR yang mengupas beleid tersebut. 

Bukhori bilang, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dan DPR, dia juga tidak melihat draf RUU yang sudah ditandatangani seluruh fraksi, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. “Harusnya itu ada,” ujar politisi PKS itu, dalam diskusi virtual Polemik Trijaya Pro Kontra UU Cipta Kerja, kemarin. 

Kemudian, lanjut dia, seharusnya dalam Rapat Paripurna 5 Oktober lalu, juga ada penyerahan UU Cipta Kerja yang telah ditandatangani. Tapi hal itu hanya dilakukan secara simbolik antara pemerintah dan perwakilan fraksi. “Itu seharusnya tidak boleh simbolik, harus ada yang ditandatangani,” imbuhnya. 

Anggota DPR Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman ikut mempertanyakan keberadaan naskah asli legislasi tersebut. Pertanyaan ini dicuitkan Benny dalam akun Twitter miliknya, @BennyHarmanID, kemarin. “Adakah di antara kita ada yang tahu di mana naskah RUU Ciptaker yang baru saja disetujui Presiden dan DPR itu disembunyikan? Ayo, ayo, kita main cilukba. Rakyat Monitor!” tulis Benny menggunakan akun Twitter @ BennyHarmanID, kemarin. Beberapa anggota DPR lain seperti Ledia Hanifa, Didi Irawadi Syamsuddin, dan Fadli Zon sebelumnya juga mengaku belum menerima naskah final UU tersebut. 

Penjelasan datang dari Anggota Baleg, Firman Soebagyo. Dia mengatakan, naskah UU Cipta Kerja sedang dirapikan. “Jangan sampai ada salah typo dan sebagiannya nanti hasil itu akan segera dikirim ke Presiden untuk ditandatangani jadi Undang-Undang dan sudah bisa dibagikan ke masyarakat,” tutur politisi Partai Golkar itu. 

Firman menyebut, yang selama ini beredar di medsos adalah drafnya, bukan naskah final. Isi naskah finalnya diklaim tak seperti itu. Hal ini dijelaskan para menteri dan Presiden Jokowi. Dalam penjelasannya, pasal-pasal dalam UU Ciptaker jadi positif semua. Sungguh bertolak belakang dengan apa yang selama ini beredar di medsos dan menyebabkan demo berujung kericuhan di sejumlah daerah. 

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengaku aneh dengan kejadian ini. Dia mempertanyakan logika DPR dan pemerintah, bagaimana masyarakat bisa tahu isi UU itu ketika naskah finalnya belum ada. “Coba bayangkan, Presiden menyebut orang disinformasi, padahal pemerintah dan DPR sendiri yang menyembunyikan informasi,” ujar Ferry, kemarin. 

Dia menilai, hal ini terjadi karena pemerintah dan DPR tidak terbuka dan tak melibatkan ruang partisipasi publik seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. 

Warganet tergelitik dengan topik ini. Beberapa dari mereka menyamakan naskah resmi UU Ciptaker dengan Surat Perintah Sebelas Maret alias Supersemar yang hingga kini keberadaannya masih misterius. “UU baru 3,4 hari berasa naskah supersemar,” cuit @Alexbinsmith disambar @ruliemaulana. “Supersemar 4.0,” kicaunya. 

Untuk diketahui, Supersemar merupakan surat dari Presiden Sukarno tertanggal 11 Maret 1966 yang diterima Soeharto. Isinya disebut merupakan instruksi agar Soeharto mengambil tindakan dalam pengamanan negara. Situasi negara kala itu sedang genting usai peristiwa G30S/PKI. Surat sakti itu kemudian berujung pada naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan tertinggi sebagai Presiden. Namun sampai sekarang, naskah Supersemar yang asli belum ditemukan. Keberadaannya misterius. Apa yang sebenarnya diperintahkan Presiden Sukarno kepada Soeharto lewat Supersemar saat itu pun belum terkuak hingga hari ini. Semoga saja UU Cipta Kerja tak berakhir seperti Supersemar. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!