Polemik Provinsi Tatar Sunda Makin Meluas, Picu Perpecahan

Polemik Provinsi Tatar Sunda Makin Meluas, Picu Perpecahan

RAKYATCIREBON.ID-Polemik soal pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda makin meluas bahkan memicu perpecahan. Adanya usulan tersebut tidak semata-mata hanya keinginan belaka. Mungkin, sudah dilakukan kajian oleh kongres Sunda melalui naskah akademisnya.

Dari segi geografi, tidak bisa dipungkiri bahwa pulau Jawa bagian barat sudah tak lagi Jawa Barat, melainkan Banten. Banyak kalangan tokoh pun menilai porsi pembagian daerah yang dilakukan pemerintah terdahulu, sudah tak lagi relavan untuk disebut lagi Jawa bagian Barat (Jawa Barat).

Terlebih, daerah Jabar tidak semuanya bersuku Sunda. Melainkan ada Jawa dan betawi. Meski Cirebon masuk pada wilayah Jabar, namun tak berarti penduduknya Sunda, bahkan bisa dikatakan Jawa, sebab berdampingan dengan perbatasan Jawa Tengah. Pun halnya betawi, di daerah Bodebek yang berdekatan dengan DKI Jakarta.

Melihat hal tersebut, rasanya penulis ingin membuat sebuah catatan mengenai sudut pandang dari pakar pemerintahan, pakar ekonomi dan budayawan terhadap usulan Provinsi Jawa Barat tersebut. Apakah perlu Jawa Barat berganti nama menjadi Tatar Sunda?

Budayawan sekaligus aktor, Budi Dalton mengatakan, polemik pergantian nama provinsi harus digencarkan sosialisasinya. Sebab, masalah meluas, dalam artian masyarakat sudah terbiasa dengan pemahaman-pemahaman bahwa sunda sebagai poros budaya.

Ada juga jika melihat peta geologi lama, kata dia, penamaan Sunda itu sebuah wilayah yang sangat besar. Artinya, harus ada naskah akademis.

“Tapi naskah akademis setahu saya udah dibuat. Dan ini juga sudah lama dari Desember tahun lalu wacana itu sudah ada. Lalu teman-teman di kongres Sunda juga sudah infilterasi ke tempat-tempat lain,” kata Budi kepada Jabar Ekspres, Kamis (15/10).

“Artinya tinggal ada satu kesepakatan, tentu yang kontra juga banyak. Karena melihat dari sudut pandang yang mana tadi. Ada yang mengkhawatirkan nanti Cirebon tidak mau bergabung, gitu kan. Lalu betawi tidak mau bergabung. Berarti kita melihat dari poros budaya kalau begitu,” imbuhnya.

Jika dilihat pemetaannya geografis tentu bukan begitu. Atau memang ada nama lain, ucap dia, yang mungkin diterima. Misalnya; Pasundaan (Pasundan) atau mungkin Parahyangan.

“Mungkin ada resistensi atau istilahnya sunda yang memang sunda ini sudah dikemas oleh sekelompok dulu zaman penjajah yang memang istilah sunda yang besar ini sudah hilang,” ucapnya.

Kekhawatirannya, sambung dia, sebetulnya nama Sunda ini masih bisa terdokumentasikan sebagai wilayah yang besar dan dulunya budayanya tinggi terdiri berbagai budaya tentunya dilama budaya itu.

“Tapi kalau sudut pandang kita sudah mulai menyempit. Bahwa Sunda itu orang yang hidup di Jawa Barat, inikan kembali lagi pada wilayah teritorial kewilayahan pembegian daerah masing-masing,” sambungnya.

Sementara dari sisi ekonomi, menurut Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi, perubahan nama sekarang muncul lebih dimotivasi oleh faktor sejarah dan politik.

Ditambah dengan sejalan dengan pemekaran wilayah, seperti hari ini kan ramai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bilang idealnya ada 40 kabupaten/kota.

Tetapi dari perspektif ekonomi, kata dia, perubahan nama tersebut harus dikaji lebih dalam. Sebab, secara otomatis perubahan nama akan merubah banyak platfrom. Sehingga kemudian membutuhkan dana.

“Memang harus dikaji karena butuh biaya. Dalam kondisi seperti ini prosesnya tidak bisa cepat. Kemudian jika sejalan dengan pemekaran wilayah, apakah ada skenario ekonomi terkait pemekaran wilayah begitu,” katanya

“Jadi menurut saya sebenarnya masih harus dikaji, dan saya belum melihat sampai hari ini skenario ekonomi yang akan terjadi seiring dengan perubahan nama itu,” imbuhnya.

Menurutnya, jika misalkan diikuti dengan pemekaran wilayah pasti ada dampaknya. Karena otomatis wilayah kab/kota bertambah kemudian dana perimbangan mungkin juga daerah yang dimekarkan itu akan bergiat secara ekonomi. Sehingga kemudia mampu lebih cepat membangun daerahnya.

“Tapi sejak awal harus jelas dulu skenario ekonomi seperti apa. Kalau hanya sebatas perubahan nama saja menurut saya lebih pada faktor sejarah, bahwa dulu provinsi sunda ada dalam peta dunia,” paparnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan Yusuf menjelaskan, perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda bakal menuai polemik di berbagai tokoh di Jabar.

“Tidak sedikit orang yang menentang itu, mengapa mereka menentang atau kurang setuju pada perubahan nama. Secara ekonomi semua nama-nama akan diubah jadi sunda,” kata Prof Asep.

Dampaknya, kata dia, akan membuat efisien penghamburan. Sebab, dokumen-dokumen yang mengatasnamakan Jawa barat akan menyulitkan para penggerak di bidang ekonomi.

“Termasuk juga dalam peta, sudah Jawa Barat kalau diubah lagi peta akan mengubah lagi nama itu. Sehingga ini akan menyulitkan mereka yang akan bergerak di bidang bisnis di bidang secara pergaulan internasional itu akan menyulitkan itu,” katanya

Dijelelaskannya, perubahan nama menjadi Sunda akan menyebabkan primodial. Karena Jabar punya Cirebon dan DKI yang berdekatan. “Nah itu bukan sunda saja karena Cirebon itu Jawa bukan sunda nah betawi juga bukan sunda. Misalnya dia di Bekasi atau di Depok itu sudah mengarah ke betawi ke Jakarta secara geografis ada di Jawa Barat,” terangnya.

Untuk diketahui, usulan mengganti nama Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Tatar Sunda mengemuka. Beragam reaksi muncul dari berbagai pihak, termasuk kepala daerah di Jabar.

Wacana penggantian nama provinsi ini muncul setelah sejumlah tokoh Sunda menggelar Kongres Sunda di Aula Rancage Perpustakaan Ajip Rosidi, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (12/10). Acara ini dihadiri sejumlah tokoh Sunda, di antaranya Memet H Hamdan, Maman Wangsaatmadja, Iwan Gunawan, Ridho Eisy, Dharmawan Harjakusumah (Acil Bimbo), Andri P Kantaprawira, Ganjar Kurnia (eks Rektor Unpad), dan Adji Esha Pangestu. (mg1/drx)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!