Polisi Jamin Kondusivitas Pilkades

51
CIAWIGEBANG– Kapolsek Ciawigebang Kompol Erawan K mengaku, siap menjaga netralitas dan suasana kondusivitas selama perhelatan pilkades yang akan digelar bulan November mendatang. Hal itu dikemukakan Kapolsek usai menghadiri pelantikan penitia pilkades di Aula Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang, Minggu (27/9).

pilkades serentak
Komisi Pemilihan Umum. Doc.kpu.go.id



Menurut Erawan, di Kecamatan Ciawigebang dan Kecamatan Cipicung ada sembilan desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak. Kesembilan desa itu, ungkap Erawan, adalah Desa Ciawigebang, Pangkalan, Dukuhdalem, Cijagamulya, Pamijahan, Cikubangmulya, Geresik, Pajawan Lor serta Desa Pamulihan di Kecamatan Cipicung.  “Totalnya ada sembilan desa, delapan desa di Kecamatan Ciawigebang dan satu desa di Kecamatan Cipicung,” kata Erawan kepada Rakyat Cirebon, kemarin.


Setelah dipastikan ada calkades di setiap desa, pihaknya akan melakukan kunjungan kepada setiap calon kepala desa untuk memberikan arahan kepada bakal calon kades untuk tidak mengarahkan massa yang menjerumus tindakan anarkis. Pihaknya menjamin, kepolisian akan bertindak netral selama proses pemilihan kepala desa.


“Selain untuk menjamin keselamatan para peserta Pilkades, kita juga akan menegakan hukum sebaik-baiknya dan tidak membedakan hukum baik ke Peserta Pilkades, Panitia, maupun pendukungnya,” ungkapnya. Sekedar informasi, Pilkades serentak bakal digelar november depan, sepertinya masih menyisakan tugas besar bagi para wakil rakyat. 


Pasalnya, di luar sosialisasi persiapan pilkades yang harus matang dan memenuhi persyaratan sesuai aturan, panitia pemilihan juga harus dipilih dari orang-orang yang kompeten dan independen. “Problem yang paling mendasar itu ketika pembentukan panitia pilkades. Karena jelas, panitia disana itu kan harus independen,” ucap anggota dewan dari Fraksi Golkar, A Rusdiana sekaligus mantan Kades Cipedes Ciniru Kuningan.  


Menurutnya, dari sekian persiapan yang harus dipenuhi saat pilkades yang paling urgen adalah pembentukan panitia. Sebab, untuk penentuan di bidang dana anggaran sendiri sebenarnya sudah tidak ada masalah. 
Di samping ada anggaran Rp 15 Juta dari APBD Pemkab Kuningan, juga dibantu dari perubahan APBDes.


“Biasanya untuk satu tahun itu kan dianggarkan Rp 1Juta dari APBDes, jadi selama enam tahun itu ada Rp6 Juta ditambah dari perubahan APBDes, tergantung dari desanya,” sebutnya. Dikatakannya, dulu sewaktu pencalonan kades itu ada yang disebut panitia 11. “Untuk saat ini bebas, tergantung dari jumlah calon yang ada di setiap desa. Jadi, harus ada tim sukses yang mengawasi tentang kinerja panitia pilkades agar berjalan sesuai dengan fungsinya,” tuturnya.


Untuk seleksi panitia pilkades, lanjut Rusdian, dilakukan oleh pihak desa dan BPD. “Jadi, panitia harus yang independen dan BPD itu tidak boleh masuk dalam unsur kepanitian tersebut,” tandasnya.Unsur kepanitian dalam pilkades, kata Rusdiana, itu benar-benar harus menjaga netralitas. Sebab, dikawatirkan nantinya ada penggiringan suara untuk mengajak warga masyarakat memilih salah satu calon tertentu.


“Karena apa, yang paling berpotensi penyebab terjadinya keributan dalam Pilkades itu adalah keberpihakan yang dilakukan unsur panitia,” pungkasnya. (ale)

BAGIKAN