Posisi Gotas Diduga Berpindah-pindah

Posisi Gotas Diduga Berpindah-pindah

CIREBON – Buronnya Wakil Bupati Cirebon, H Tasiya Soemadi saat ini disesalkan oleh berbagai pihak termasuk pengamat hukum. Disamping menjaga nama baik pribadi, penyerahan diri wabup kepada pihak kejaksaan disebut dapat menjaga nama partai pengusung di mata masyarakat.
wakil bupati cirebon masuk DPO
Wakil Bupati Cirebon masuk DPO. dok. Rakyat Cirebon
Dikatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yusticia, Bayu Kresnha Adhiyaksa SH dengan situasi yang sekarang terjadi, tidak membuat putusan hukum hilang. Artinya, walaupun tidak menjalani pidana saat ini, maka jumlah hukuman yang tertera dalam amar putusan Mahkamah agung harus tetap dijalani oleh wabup.
“Saya pribadi sangat menyayangkan sikap ini. Hemat saya, wabup menyerahkan diri lalu menempuh jalur hukum yang memang diperbolehkan,” terangnya.
Dijelaskannya juga, jalur hukum yang disebutkannya ialah peninjauan kembali atas putusan MA yang bisa diajukan oleh wabup. PK ini, lanjut Bayu, tidak akan menambah masa hukuman putusan MA yang sudah memiliki kekuatan hukum.

Kajari: Sudah Lama Dicekal ke Luar Negeri

“Bahkan, jika PK di kabulkan, Pak Gotas –sappan akrab wabup- bisa dinyatakan bebas,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Bayu mengatakan partai pengusung wabup yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bisa terkena imbasnya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai bisa lebih terjaga apabila wabup menyerahkan diri.
“Saya yakin, pak wabup bisa (menyerahkan diri) karena beliau dikenal sebagai negarawan,” terangnya.
Disinggung mengenai langkah pemerintah kabupaten Cirebon, Bayu mengatakan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu dengan kondisi ini. Dengan kata lain, Bayu menilai roda pemerintahan bisa terus berjalan meskipun wakil bupati terjerat kasus hukum.
“Tidak ada masalah saya kira karena bupati bisa memaksimalkan peran pejabat yang ada saat ini. Jangan terburu-buru untuk mengambil tindakan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan negeri sumber Bambang Marsana SH MH melalui Kasie Pidana Khusus, M Hendra SH MH menegaskan saat ini posisi wabup masih terus dalam pencarian. Menurutnya, banyaknya isu yang berkembang di masyarakat mengenai penangkapan maupun penyerahan diri wabup adalah tidak benar.
“Itu cuma isu yang tidak benar. Kita masih terus mencari dan memantau keberadaan yang bersangkutan,” ujar Hendra.
Ditambahkannya, pencekalan wabup untuk ke luar negeri juga sudah diajukan pihak kejaksaan kauh-jauh hari sebelum munculnya surat keterangan daftar pencrian orang. Dengan demikian, Hendra yakin wabup masih berada di Indonesia.
“Kita sudah mengajukan ke kejati untuk diteruskan ke kejagung dan diserahkan ke Kementrian Hukum dan HAM. Posisi (wabup) pastinya kita juga masih terus mencari karena kita duga terus berpindah,” terang hendra.
Gotas menyandang status DPO setelah terpidana kasus korupsi dana bansos Kabupaten Cirebon tahun 2009-2012 itu, berkali-kali mangkir menghadap jaksa eksekutor.
Penetapan DPO  diterbitkan Kejaksaan Negeri Sumber pada 1 Februari 2017. “Bahwa benar pada Februari 2017, Kejari Kabupaten Cirebon telah menyatakan yang bersangkutan masuk DPO,” kata Kepala Kejati Jabar Setia Untung Arimuladi.
Untung menjelaskan, sesuai petikan putusan No. 436 K/KPID.SUS.2016, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dari Kejari Kabupaten Cirebon. MA menjatuhkan vonis kepada Gotas dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan.
Selain hukuman kurungan, pria ini juga dikenakan denda sebesar Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan penjara.  
Putusan Mahkamah Agung (MA) itu, membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung nomor 117/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg pada 12 November 2015. Di tingkat PN Bandung, orang kedua di Pemkab Cirebon tersebut divonis bebas.
“Berdasarkan putusan MA tersebut, perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena itu, jaksa selaku eksekutor, sesuai Undang-Undang, harus melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” tegas Untung. (yog)
  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!