Praktek Swadaya Balon Sebaiknya Dihilangkan

58
Pengamat Hukum : Pungutan Bisa Mengarah Ke Money Politik

CIREBON – Terkait polemik boleh atau tidaknya bakal calon (balon) kuwu memberikan sumbangan atau swadaya tetap menjadi pembahasan. Pasalnya tidak ada regulasi yang menegaskan balon kuwu boleh memberikan sumbangan.Seperti yang disampaikan oleh praktisi hukum dari Firma Hukum HSP & Associates, Panji Amiarsa SH MH. Menurutnya untuk meminimalisir  persoalan akibat dari tidak diaturnya larangan mengenai sumbangan dari balon kuwu maka sebaiknya sumbangan ditiadakan.

panji amiarsa cirebon
Panji Amiarsa. doc. Rakyat Cirebon

Disampaikan Panji, adanya swadaya dari balon kuwu bisa mengaburkan mengenai pengertian antara money politic dengan sumbangan yang tidak mengikat.“Sebaiknya masalah sumbangan dari balon kuwu harus dihindari, karena selain tidak diatur hal itu juga akan sulit untuk membedakan mana yang sumbangan tidak mengikat dan money politic,” ujarnya kepada Rakyat Cirebon.

Menurut pandangan Panji, sebaiknya untuk dapat mewujudkan pemilihan kuwu (Pilwu) yang fair dan demokratis maka bagi balon kuwu tidak perlu memberikan sumbangan atau swadaya. Pasalnya, dengan adanya sumbangan dari balon kuwu dikhawatirkan akan adanya gugatan dari balon kuwu yang kalah dalam pemilihan. Untuk menghindari hal tersebut maka sebaiknya ditempuh dengan adanya musyawarah ditingkat desa untuk menyepakati larangan pemberian sumbangan balon kuwu, sekaligus merumuskan bagaimana untuk memenuhi kekurangan biaya pilwu.

“Hal ini tentu untuk mewujudkan Fair play dalam pemilihan kuwu, sekaligus menghindari adanya gugatan balon yang kalah,” ungkapnya.Dikatakan Panji bahwa dalam Undang-undang 6/2014, ada biaya pilwu yang dibebankan pada APBD yang diantaranya adalah, untuk kotak suara, surat suara, perlengkapan lain dan honor panitia dan pelantikan-pelantikan.

Selain itu, dalam permendagri 112/2014, APBDesa dapat membiayai pelaksanaan pilwu dan pelaksanaan pemungutan suara. Maka dari itu disarankan untuk biaya yang tidak tercover dalam bantuan anggaran dari APBD maka pemerintah desa melalui APBDesa bisa memberikan tambahan kekurangan biaya pelaksanaan pilwu. Olehkarenanya hal tersebut lebih baik dalam pembebanan biaya pilwu, balon tidak perlu dilibatkan. (caz/mgg)

BAGIKAN