Pro Kontra UU Cipta Kerja, Buruh Ajukan Judicial Review ke MK

Pro Kontra UU Cipta Kerja, Buruh Ajukan Judicial Review ke MK

RAKYATCIREBON.ID-Pro kontra pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang masih terus bergulir. Setelah upaya protes aksi unjuk rasa dilakukan, tinggal satu cara. Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang mengapresiasi langkah pemerintah. Karena mengambil risiko telah mengesahkan.

Rencananya, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) akan melakukan peninjauan ulang (judicial review) ke MK. Upaya konstitusional ini diambil setelah melakukan kajian mendalam serta diskusi dengan berbagai pihak.

Dalam keterangan resminya, Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Syaiful Bahri Anshori mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia secara umum menilai RUU Cipta Kerja terlalu prematur dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

“Serangkaian diskusi dengan berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang (telah dilakukan-red), baik yang pro maupun kontra terhadap RUU ini,” kata Syaiful Bahri, Sabtu (10/10).

Menurutnya, Konfederasi Sarbumusi menolak Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Hanya saja, pihaknya tetap akan melakukan gerakan-gerakan yang bersifat konstitusional.

Ia menginstruksikan kepada seluruh basis mereka, baik tingkat pengurus wilayah (DPW), pengurus cabang (DPC), dan federasi untuk menyuarakan sikap organisasi dengan cara dan bentuk yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing tingkat kepengurusan.

“Kami selalu memegang prinsip-prinsip perjuangan buruh dan kemaslahatan masyarakat banyak,” ujar Syaiful.

Berbeda dengan Saburmusi, Forum Satu Bangsa mengapresiasi justru mengapresiasi langkah pemerintah mengambil risiko telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan sebuah langkah maju dalam membenahi rumitnya birokrasi Indonesia. Yang selama ini tidak mampu untuk menangkap peluang perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang sebenarnya menguntungkan Indonesia.

Menurut dia, lemahnya perangkat dan ekosistem Indonesia, peluang pergeseran tersebut tidak cukup dapat ditangkap. “Setelah melalui proses yang lama, Pemerintah akhirnya dengan kompak dan yakin mengesahkan RUU Cipta Kerja atau yang dikenal sebagai Omnibus Law. Kecuali PKS dan Demokrat, semua Faksi di DPR menyepakati RUU Cipta Kerja ini,” katanya.

Hery menilai bahwa ada komunikasi yang tidak cukup terbuka terkait dengan RUU Cipta Kerja tersebut sehingga timbul mispersepsi yang cukup substantif dan meluas terkait dengan pasal-pasal yang bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.

Menurutnya, harus dibuka kemungkinan untuk merevisi beberapa pasal yang dinilai merugikan kalangan masyarakat yang tidak terproteksi melalui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi. UU Cipta kerja, justru memberikan kepastian hukum sehingga persepsi umum Indonesia di mata dunia semakin naik.

Dengan turunnya risiko politik di Indonesia, maka peluang investasi yang akan mengikuti pemulihan ekonomi pasca COVID-19 akan semakin besar. Pemerintah justru harus membuktikan bahwa dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini, pihak-pihak yang telah memberikan komitmen untuk berinvestasi segera dapat direalisasikan secara lebih cepat.

Pemerintah harus berani untuk melawan populisme yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Bagian terbesar dari rakyat Indonesia menghendaki agar pemerintah benar-benar komitmen kepada perbaikan sistem yang lebih berpihak kepada rakyat.

Lebih Luas

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya dalam keterangan resminya menjelaskan, UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang jauh lebih luas dari persoalan ketenagakerjaan. Diyakini memiliki manfaat terkait berbagai aspek terkait perekonomian nasional secara keseluruhan.

“UU Cipta Kerja bukanlah soal itu semata. Ia bahkan bicara soal kemudahan orang berusaha dan membuka lapangan kerja di Tanah Air. UU ini juga bicara soal petani, masyarakat adat, UMKM, koperasi, hingga digitalisasi siaran,” katanya.

Menurut dia, semua hal tersebut seolah luput dari perhatian banyak kalangan, tertelan isu relasi ketenagakerjaan. Ia melihat besarnya gelombang penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja di berbagai daerah sebagai bagian dari dinamika bernegara dan berdemokrasi, karena menyampaikan aspirasi adalah hal yang biasa.

“Kenyataan tersebut justru menunjukkan terjaminnya hak konstitusional warga. Namun, narasi yang mencolok dari serangkaian gelombang aksi yang berlangsung sehari setelah disahkan, berfokus pada soal-soal relasi ketenagakerjaan dengan pengusaha,” paparnya.

Willy mengakui bahwa UU Cipta Kerja telah memberikan dukungan terhadap kemudahan berusaha dan investasi, dan dengan adanya Online Single Submission (OSS) sebagai upaya untuk meringkas dan mempercepat proses perizinan mengingat perizinan berusaha selalu berbasis risiko.

Menurutnya, persoalan tumpang-tindih peraturan, pungli, pemerasan, politisasi perizinan, dan berbagai masalah dalam hal perizinan, diharapkan bisa hilang dengan pengaturan demikian. UU Cipta Kerja memastikan bahwa investasi tidak hanya dinikmati usaha-usaha besar, tetapi juga UMKM dan koperasi, demikian halnya dengan kemudahan usaha bagi sektor riil dan sektor kerakyatan.

“Dalam persoalan agraria misalnya, UU Ciptaker juga telah menghilangkan ancaman pidana bagi masyarakat yang tinggal turun temurun dalam kawasan hutan dan beberapa ketentuan yang hak masyarakat adat,” ujarnya.

Klausul ini setidaknya meminimalisir konflik agraria dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang kerap terjadi di banyak wilayah. ia menambahkan, di sektor teknologi informasi, terus tertundanya digitalisasi siaran di Tanah Air, membuat penikmatan terhadap digital dividen terus tertunda. Pengembangan usaha digital dari sisi konten ataupun penyelenggara siaran terhambat.

“Kabar baik pun datang. UU Ciptaker telah memastikan Analog Switch Off (ASO) segera dilakukan, paling lambat dua tahun setelah UU ini diundangkan,” ujarnya.

Adapun terkait dengan isu paling sensitif, yakni ketenagakerjaan, ia menyatakan pasal hak cuti haid, menikah, melahirkan, keguguran, misalnya, berhasil dipertahankan sesuai UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Demikian juga ketentuan tentang penggunaan tenaga kerja asing untuk melindungi tenaga kerja Indonesia. (khf/fin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!