Protes Walikota, BG Walkout

35
Ketua Pansus Raperda KTR Sewot karena Dilakukan Setelah Diteken

KEJAKSAN– Pembatalan rapat paripurna pengesahan Raperda tentang Kawasan Tanpa R*kok (KTR), Kamis (17/9), berbuntut panjang.
Kemarin (18/9), rapat pengesahan raperda itu diwarnai aksi walkout anggota DPRD Kota Cirebon, H Budi Gunawan.

budi gunawan cirebon
Budi Gunawan. Doc.Rakyat Cirebon

Itu terjadi setelah Raperda tentang KTR ditandatangani dan sesaat sebelum Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH menyampaikan pandangan atas perda itu. Begitu Ketua DPRD, Edi Suripno SIP MSi mempersilahkan Azis untuk menyampaikan pandangannya, Budi Gunawan mengacungkan tangan tanda interupsi.

Politisi yang akrab disapa BG itu menyampaikan interupsinya untuk walkout. BG tak mempersoalkan pengesahan Perda tentang KTR, bahkan ia sangat mendukung. Yang melatarbelakangi aksi walkout-nya adalah sikap walikota yang pada sehari sebelumnya membatalkan secara sepihak pelaksanaan rapat paripurna itu.

Padahal, menurut BG, rapat paripurna pengesahan Perda tentang KTR merupakan agenda kerja yang penting. Ketua dewan terlihat berusaha meminta agar BG tak langsung mengambil keputusan walkout. Tapi anggota Fraksi Bangkit Persatuan (fraksi gabungan PKPI dan PKB, red) itu bersikukuh pada keputusannya untuk walkout. Ia meninggalkan Griya Sawala melalui pintu samping sebelah kanan.

Aksi walkout itu sontak menuai reaksi sejumlah anggota DPRD dan walikota. Ketua Pansus Perda tentang KTR, H Sumardi tak bisa menutupi kekesalannya kepada BG. Ia menyindir BG tak paham aturan main dalam paripurna.
Bila hendak walkout, kata Sumardi, seharusnya dilakukan sejak awal pelaksanaan rapat paripurna.

“Kita sepakat perda ini harus diparipurnakan. Dan kalau ada orang tidak setuju, ini juga pembelajaran buat anggota dewan lainnya, jangan setelah tandatangan. Mestinya dari awal. Jangan ini sudah ditandatangani, baru walkout. Anggota dewan harus tahu tata cara lah,” ungkap Sumardi dengan nada lantang.

Politisi PAN itu lantas membela walikota. Menurutnya, beberapa penyebab ditundanya rapat paripurna pada Kamis lalu, selain walikota menghadiri seremonial di Pegambiran, diakui Sumardi, orang nomor satu di Kota Cirebon itu belum mendapatkan draf Raperda tentang KTR.

“Sehari sebelum perda ditetapkan, memang pansus maupun tim asistensi belum melaporkan ke Pak Walikota. Sepertinya kalau saya jadi walikota juga akan tidak datang. Karena memang saat itu belum tahu (draf Perda KTR, red),” ujarnya.
Ditambahkannya, Pansus Raperda tentang KTR bersama tim asistensi dari eksekutif baru menyampaikan draf raperda ke walikota pada Kamis siang sekira pukul 14.00.

“Kemarin (Kamis, red) saya juga menemui Pak Walikota. Dan saya apresiasi Pak Walikota mendorong dan mendukung perda ini disahkan,” kata dia. Senada disampaikan Ketua Fraksi Hanura, Yayan Sopyan. Ia mengaku menyayangkan sikap walkout yang dilakukan koleganya itu.  “Sangat disayangkan. Itu dilakukan setelah penandatanganan. Tapi itu menjadi hak setiap anggota dewan,” kata Yayan.

Pembelaan terhadap BG justru disampaikan Ketua DPRD, Edi Suripno SIP MSi.
Politisi PDIP itu menyampaikan, sikap walkout yang dilakukan BG bukan dilatarbelakangi karena tidak setuju terhadap Perda tentang KTR. “Pak Budi ambil sikap itu bukan tidak setuju perda ini disahkan,” kata Edi. Perihal penundaan pelaksanaan rapat paripurna pengesahan Perda tentang KTR, diklaim Edi sudah prosedural.

Selain karena walikota masih menghadiri suatu acara seremonial, di sisi lain, tim asistensi juga butuh waktu untuk menyampaikan draf raperda itu ke walikota.
“Mekanisme pengunduran jadwal paripurna sudah prosedural. Saat itu Pak Walikota masih ada acara dan belum selesai. Tim asistensi juga butuh waktu (untuk menyampaikan draf raperda),” katanya. Sementara itu, BG mengklarifikasi terkait sikap walkout dirinya, selepas rapat paripurna selesai.

Ia menegaskan, dirinya walkout dari rapat paripurna bukan karena tidak setuju terhadap Perda tentang KTR.“Walkout yang saya lakukan bukan menolak perda. Terhadap Perda tentang KTR, saya sangat setuju. Makanya saya keluar saat perda itu sudah disahkan, sudah ditandatangani,” kata BG.

Legislator dari dapil I Harjamukti itu mengatakan, walkout yang dilakukannya dilatarbelakangi oleh sikap walikota, yang menurut BG, membatalkan rapat paripurna secara sepihak pada Kamis lalu. “Itu sikap politik saya terhadap sikap walikota yang membatalkan paripurna secara sepihak. Kalau bukan sepihak apa namanya? Kan sudah jelas, tamu dan anggota DPRD sudah menunggu lebih dari satu jam dan rapat paripurna itu sudah diagendakan,” kata dia.

Meski demikian, BG menolak bila aksi walkout yang dilakukannya beraroma balas dendam kepada walikota. Ia menyatakan, sikapnya adalah bagian dari upaya untuk menegur sekaligus mengingatkan walikota, untuk tidak menyepelekan agenda kerja kedinasan. (jri)

BAGIKAN