Ramai-ramai Kunker ke Luar Jawa

26
Yang Urus Pihak Ketiga, Sedot Anggaran Sekitar Setengah Miliar

KEJAKSAN– Di tengah sengkarut pemilihan wakil walikota (wawali), anggota DPRD Kota Cirebon justru berencana melakukan kunjungan kerja (kunker).
Tak tanggung-tanggung, tiga komisi kerja di DPRD akan bertolak ke luar Jawa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan koran ini menyebutkan, kunker ke luar Jawa akan diawali Komisi A.

rencana kunjungan kerja
Rencana kunjungan kerja DPRD Kota Cirebon. Doc.Rakyat Cirebon

Mereka rencananya akan mengunjungi Pulau Dewata. Di Bali, mereka akan berkunjung ke DPRD Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.  Komisi yang digawangi politisi PKS, H Moh Abdullah MAg itu, akan berada di sana sekitar tiga hari, terhitung pada Senin (21/9) sampai Rabu (23/9), untuk belajar tentang administrasi kependudukan dan perizinan.

Sedangkan, untuk Komisi B belum diketahui jadwal persis keberangkatannya. Hanya saja, dimungkinkan pada akhir September setelah kunjungan Komisi A.
Komisi yang digawangi politisi PDIP, Didi Sunardi itu rencananya akan bertolak ke Kalimantan Timur.

Di sana, anggota Komisi B akan menyambangi DPRD Kota Balikpapan dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk belajar soal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, lingkungan hidup, kebersihan dan sistem investasi yang sehat.

Sementara, rombongan anggota Komisi C berencana belajar tentang pengembangan pariwisata dan pendidikan ke Sumatera Barat. Rencananya, komisi yang dipimpin politisi PAN, H Sumardi itu akan bertandang ke DPRD Kota Bukittinggi dan Padang. Mereka akan bertolak ke sana pada 28 September mendatang.

Rencana kunker semua komisi di DPRD itu kabarnya akan menelan anggaran yang tak sedikit. Sumber Rakcer di internal gedung DPRD menyebutkan, anggaran sekitar Rp500 juta bakal digelontorkan untuk memanjakan kunker para wakil rakyat itu. “Karena kemungkinan semuanya akan ikut. Memang waktu keberangkatannya berbeda,” kata sumber tersebut.

Ia menjabarkan, anggaran sekitar setengah miliar itu sebenarnya proporsional dan berdasarkan kalkulasi matang. Disebutkannya, untuk ongkos pesawat, sewa hotel, konsumsi dan penunjang lainnya, dibutuhkan anggaran yang cukup besar.
“Misalnya, bagi Komisi A yang akan ke Bali. Di Bali, kalau kita makan di restoran, pasti harganya tidak akan sama dengan di Jawa. Pasti lebih mahal. Begitupun sewa kamar hotel.

Jadi, anggaran itu sudah dihitung proporsional,” kata dia. Ditemui di ruang kerjanya, Kabag Persidangan DPRD Kota Cirebon, Ali Syamsu SH mengatakan, pelaksanaan kunker dewan tidak pada waktu bersamaan. Melainkan secara berurutan.  Komisi A untuk yang pertama, selanjutnya bergantian Komisi B dan C. “Diharapkan tidak kosong di sininya. Jadi pelaksanaan kunker dibedakan waktunya,” kata Ali.

Ditanya soal anggaran yang digelontorkan setwan untuk pembiayaan kunker itu, Ali mengaku tak begitu mengetahui. Karena, dikatakannya, untuk pengurusan pembiayaan diserahkan ke pihak ketiga.  “Kita pakai pihak ketiga. Jadi nanti mereka yang memfasilitasi semuanya. Untuk anggaran pasti, saya kurang tahu,” katanya.

Hanya saja, lanjutnya, untuk uang saku diberikan ke setiap anggota dewan yang berangkat kunker. Selain itu juga, para wakil rakyat akan menggunakan pesawat kelas ekonomi.  “Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), untuk kunjungan seperti itu menggunakan pesawat kelas ekonomi,” katanya.

Dikonfirmasi, Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon, H Sumardi menyampaikan, pihaknya akan bertolak ke Kota Bukittinggi dan Padang di Sumatera Barat untuk belajar mengenai pariwisata dan pendidikan.  “Insya Allah 28 September kita berangkat. Tiga hari di sana,” kata dia.

Ditanya seputar uang saku yang didapat, politisi PAN itu mengaku belum mengetahui. Pasalnya, kunjungan ke luar Jawa, baru akan dilakukan pihaknya.
“Kalau di luar Jawa, saya belum tahu. Tapi kalau kunjungannya masih di Jawa, ya sekitar Rp500 ribu per anggota dewan per hari. Karena tergantung jarak tempuh juga sih,” katanya.

Anggota Komisi A, M Handarujati Kalamullah SSos mengatakan, kunker yang akan dilaksanakan pihaknya ke Pulau Dewata bertujuan untuk mempelajari sistem administrasi kependudukan dan perizinan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. “Kita ingin mengetahui seputar administrasi kependudukan dan perizinan di sana,” kata politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Andru itu. (jri)

BAGIKAN