Ratas Lewat Konferensi Video, Jokowi Ingatkan Perusahaan Tidak Lakukan PHK

105
angkapan layar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas menggunakan "teleconference" yang dilangsungkan di Istana Bogor, Senin (16/3). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

RAKYATCIREBON.ID-Presiden Jokowi menggelar Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Agenda Kerja Kementerian lewat konferensi video alias telekonferens. Dalam rapat itu, Jokowi  meminta para menterinya mengingatkan perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah mewabahnya Virus Corona (COVID-19).

Permintaan ini ditujukan Jokowi secara khusus kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Koperasi dan UKM. Rapat ini diikuti juga Wakil Presiden Ma’ruf Amin, seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pejabat setingkat menteri di tempat yang berbeda.

“Beritahukan kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja,” kata Presiden, sambil menatap lawan bicaranya yang ada di layar telekonferensi dari Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3).      

Kepada Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri, Jokowi mengarahkan agar seluruh kepala daerah dan kepala desa mengutamakan penggunaan dana desa kepada hal-hal yang bersifat cash forward dan padat karya.

“Sehingga masyarakat desa bisa menikmati dana desa sebesar Rp 72 triliun, diarahkan ke sana, jangan dipakai ke hal-hal yang tidak menyasar ke konsumsi dan daya beli masyarakat,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta agar seluruh anggaran perjalanan dinas pejabat dan kegiatan yang tidak perlu disetop. Ia sudah memerintahkan Menteri Keuangan untuk membekukan anggaran tersebut. “Paket-paket perjalanan dinas, meeting dan pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan,” kata Jokowi.      

Kepala Negara menyatakan, saat ini Indonesia sedang berada pada situasi yang tidak biasa, baik yang berkaitan dengan perlambatan ekonomi maupun dampak dari pandemi COVID-19. Ia juga mengingatkan Mendagri agar memberitahukan kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk berhati-hari dalam membuat kebijakan, agar tidak membuat kepanikan di masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus tepat sasaran, sehingga bisa mengurangi pergerakan, pertemuan, agar mengurangi dampak dari COVID-19.

Kepada Mendikbud, Jokowi menyampaikan soal kebijakan daerah yang memiliki kekhususan sendiri sehingga keputusan meliburkan sekolah. Hal itu, sebut Jokowi harus dihitung betul. “Memang kita harus memulai belajar dari rumah kalau memang harus diliburkan,” tuturnya. (rmco)

BAGIKAN