Kawal Sidang Putusan, Ribuan Massa Ontrog DPRD-PN

346

“Kami menuntut dikembalikannya fungsi hutan yang sampai saat ini masih berupa lahan HGU PT PG Rajawali II. Namun tadi kami menyimak persidangannya bahwa pengadilan menyatakan NO atau gugatan kurang syarat secara formal, karena hakim menganggap masyarakat tidak ada kerugian.

Itu merupakan satu kekeliuran yang sangat besar, kesalahan fatal pengadilan. Mungkin pengadilan kemarin mengadopsi bahasa saksi dan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan alih fungsi lahan itu tidak dianggap merusak lingkungan, tidak merugikan masyarakat, itu salah besar,” ungkapnya.

Demi kepentingan masyarakat di daerah penyangga kawasan HGU tersebut, pihaknya akan kembali mengajukan gugatan class action. Selain HGU telah merusak hutan, juga merugikan masyarakat hingga semakin berpotensinya ancaman bencana akibat berubahnya fungsi hutan. “SK Menteri menyatakan boleh dialih fungsi dengan menyediakan lahan pengganti maksimal 10 tahun, sekarang sudah 40 tahun,” tegasnya.

Sebelumnya dihadapan massa aksi, Anggota DPRD Indramayu dari Komisi I, H Syaefuddin dan H Muhaemin mewakili Komisi IV, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses hukum dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Serta akan melakukan langkah dan upaya sesuai dengan kewenangan di DPRD. (tar)