Ridwan Kamil Susun Cetak Biru Provinsi Tangguh Bencana

64

RAKYATCIREBON.ID-

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai, perlunya menyusun cetak biru provinsi tangguh bencana alias Jabar Resilience Culture Province (JRCP).

Menurutnya, JRCP akan menjadi sebuah visi sekaligus budaya yang melekat dalam setiap instrumen di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia ini.

“Saya ingin membawa Jabar sebagai provinsi yang tangguh melalui multidimensi, maka disebutnya culture bukan program atau proyek,” ucap Emil, sapaan akranya saat jadi pembicara dalam acara Urban Motion Vol 3 dengan tema ‘Resiliensi di Era Disrupsi’ di Kampus ITB Kota Bandung, Jumat (17/1).

Emil pun memastikan bahwa JRCP akan dirilis pada 2020. “Tahun ini akan kami rilis cetak biru dari JRCP,” ujarnya.

Selain itu, bahwa Jabar mewakili Indonesia dalam Ring of Fire sebagai negara dengan gunung berapi paling banyak di dunia dan tempat berkumpulnya lempeng-lempeng dunia.

“Sehingga gempa bumi sering terjadi. Nah, Jabar mewakili itu (Ring of Fire), gunung berapinya banyak,” ungkapnya.

Emil menyebut, bahwa rata-rata per tahun laporan kebencanaan di Jabar mencapai 1.200, atau rata-rata dalam 365 hari dalam setahun terjadi 3 kali bencana alam per hari.

“Kami tak ingin JRCP jadi dokumen saja, saya ingin anak-anak SD, SMP, SMA pun paham, termasuk masyarakat di perdesaan,” tandasnya.

Adapun enam fokus pada cetak biru JRCP ini meliputi: (1) Resilience Citizens, yaitu: menciptakan masyarakat yang sadar risiko bencana, memiliki kesiapsiagaan, tangguh dan mampu pulih segera bila terkena bencana; (2) Resilience Knowledge, yaitu Iptek kebencanaan yang andal sekaligus memadukan kearifan lokal dan nilai sosial yang ada di Jabar.

(3) Resilience Infrastructure, yakni menciptakan infrastruktur dan sarana pembangunan yang tangguh dan sebagai alat mitigasi; (4) Resilience Institution and Policy, yaitu sebuah kerangka regulasi dan kelembagaan yang mumpuni dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(5) Resilience Ecology, yaitu membentuk daya dukung lingkungan yang baik, mampu mengurangi risiko bencana dan menjaga keberlanjutan pembangunan; dan (6) Resilience Financing berupa kemampuan pembiayaan yang tangguh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menjaga risiko investasi pembangunan. (rmol)

BAGIKAN