Rini Tolak Penutupan Bongkar Muat Batubara

31
20 Persen Penderita ISPA di Pesisir Akibat Debu Batubara 

LEMAHWUNGKUK– Pemerintah tengah mencari solusi terbaik terkait aktivitas bongkar muat batubara di Pelindo II Cabang Cirebon. Hal itu dikatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno menanggapi adanya surat kesepakatan antara walikota dan DPRD Kota Cirebon untuk menutup aktivitas bongkar muat barubara di pelabuhan.

menteri bumn rini soemarno
Rini M Soemarno tijnau proyek Pelindo. Foto: Sudirman/Rakyat Cirebon

Dikatakan Rini, solusi yang ditawarkan sudah tertuang dalam master plan tentang pengembangan pelabuhan Cirebon, dimana truk-truk besar pengangkut barang termasuk batubara yang hilir mudik di pelabuhan rencananya tidak akan melewati jalan Kota Cirebon.  “Kita akan buat rambu-rambu yang akan kita jalani untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kita bisa melakukan reklamasi, tentunya harus membangun jalan yang mengarah ke pelabuhan agar truk besar itu melintas langsung ke jalan raya atau jalan tol,” jelasnya kepada Rakyat Cirebon.

Diakui Rini, program reklamasi pantai salah satu program pemerintahan Jokowi yang mengutumakan pembangunan tol laut.  Sehingga, Rini sangat menyesalkan jika ada tuntutan penutupan aktivitas bongkar muat batubara karena jika Pelabuhan Cirebon tidak menerima bongkar muat batubara, akan mengalami pengurangan pendapatan.

“Intinya kita harus melakukan reklamasi. Sekarang mayoritas transportasi itu dari darat, tapi kita coba ubah agar lebih unggul di sektor laut,” katanya.  Diakui Rini, saat ini program pengembangan Pelabuhan Cirebon tersebut sudah masuk proses amdal.  Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam master plan pengembangan Pelabuhan Cirebon, untuk tempat aktivitas bongkar muat batubara akan dipindah, yakni diletakan lebih maju 2 kilometer ke tengah laut.

Dalam sosialisasi sebelumnya, Idwan Santoso menyatakan, jika bongkar muat batubara terintegrasi dengan baik antara transportasi darat dan lautnya maka tidak akan timbul masalah dampak debu batubara yang sekarang sedang dirasakan oleh masyarakat Kota Cirebon.  “Kita menunggu sampai transportasi ini sudah terintegrasi. Saya jamin, program ini hanya lima tahun,” ucapnya.

Sementara itu, Pengamat Sosial Budi Sakur menilai, Pemkot dan DPRD Kota Cirebon untuk cepat dalam menyelesaikan persoalan batubara kendati sudah ada rekomendasi bersama penutupan bongkar muat batubara.  “Setelah rekomendasi keluar jangan lantas menunggu tapi harus bergerak cepat mengingat dampak debu batubara sudah cukup kronis,” ujarnya. Budi mengusulkan agar DPRD membuat panitia khusus (pansus) dalam penanganan dampak debu batubara.

“Bikin pansus saja sekalian agar tidak saling tunggu. Mau sampai kapan warga Kota Cirebon terus menerus terkena dampak debu batubara,” katanya.  Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon dr Lucya Agung Susilawati menyebutkan, ada 20 persen masyarakat pesisir yang terkena ISPA karena debu batubara.

Menurut dokter berjilbab ini, debu batubara yang dihisap oleh warga sekitar akan berdampak pada ganggaun kesehatan dalam jangka panjang.  Warga pesisir dan sekitarnya, kata Lucya, sudah terkena ISPA dalam kurun waktu yang cukup lama. “Jumlahnya sendiri setiap tahun terus mengalami peningkatan,” sebutnya. (man/dic)

BAGIKAN