Rohadi: Menguak Praktik Mafia Hukum di Balik Vonis Kasus Pedangdut Saipul Jamil

Rohadi: Menguak Praktik Mafia Hukum di Balik Vonis Kasus Pedangdut Saipul Jamil

RAKYATCIREBON.ID-Mantan Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jakut) Rohadi yang kini mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung bersuara dan menguak dugaan praktik mafia hukum di balik vonis pedangdut Saipul Jamil.

Sebagaimana diketahui, Rohadi dijatuhi vonis yang lebih tinggi dari pelaku utama dalam kasus tersebut. Yang lebih mengherankan lagi, para hakim yang terlibat dalam kasus Saiful Jamil tidak ada satupun yang terjaring oleh hukum.

Buku ini mengungkapkan bagaimana seorang pengacara dalam kasus Saiful Jamil, yakni  Berthanatalia Ruruk Kariman melakukan tindakan berlawanan dengan hukum untuk membela kliennya.

Perjalanan Berthanatalia dalam mempengaruhi jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, dipaparkan oleh Rohadi dalam bukunya ini.

Dalam bukunya ini, Rohadi menceritakan bagaimana awal dari pertemuannya dengan Berthanatalia dan bagaimana sepak terjang Berthanatalia dalam mengupayakan pengurangan vonis untuk kliennya Saiful Jamil.

Rohadi yang ditugasi pimpinan  menjadi pencari dana untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara,  diminta membantu oleh Berthanatalia, yang adalah istri dari Hakim Karel Tuppu.

Rohadi yang sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam kasus Saiful Jamil, waktu itu menyarankan untuk memilih hakim saja.

Ternyata berawal dari obrolan ini, Rohadi akhirnya menjadi terpidana berdasarkan kasus UU Tipikor Pasal 12 huruf a, yang menyebabkan dirinya menerima vonis tujuh tahun penjara.

Rohadi yang awalnya meyakini akan tetap dilindungi oleh orang-orang yang selama ini dilindunginya ternyata mendapatkan kenyataan pahit. Pesan Karel Tuppu, yang memintanya agar tidak membawa-bawa hakim dan dipatuhinya ternyata tidak mampu menyelamatkannya dari vonis atas dasar pasal 12 huruf a. 

“Lewat buku ini, saya ingin publik tahu kasus yang menjerat saya ini. Mulai dari modusnya hingga nama-nama yang terlibat. Dan, semoga hukum bisa tegak, termasuk kepada para hakim dan penegak hukum lainnya,” ungkapnya.

Mantan Panitera Pengadilan Jakarta Pusat, Rohadi menuangkan pengalaman pahit yang dialaminya melalui buku bertajuk Menguak Praktik Mafia Hukum di Balik Vonis Kasus Pedangdut Saipul Jamil .

“Sebagai bagian dari subyek dan obyek ‘sejarah hitam’ peradilan di Indonesia, saya menulis buku ini sebagai bentuk penyesalan, pertaubatan, juga permohonan maaf saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, atas segala prilaku saya dalam dunia hukum – khususnya dalam kasus Saipul Jamil,” begitu antara lain dia menulis dalam Muqaddimah buku setebal 119 halaman itu.

“Namun saya juga berharap lembaga-lembaga peradilan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pengawas Kejaksaan, hingga lembaga pengawasan hakim dan hukum yang ada di Mahkamah Agung (MA) serta Komisi III DPR RI yang memang membidangi masalah hukum dan HAM, bisa lebih proaktif dalam melakukan pengawasan, bahkan investigasi,” tulisnya lebih lanjut.

Sebagai panitera, di dalam bukunya bapak dari tiga anak lelaki itu menceritakan secara blak-blakan perannya sebagai bagian dari mafia peradilan. Dia bahkan terus-terang mengakui memiliki peran yang sangat penting selama malang melintang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Karena perannya selama ini, di antaranya, dia bahkan dikenal sebagai pencari dana untuk kegiatan-kegiatan yang non-budgetter di kantor. Karena dia dianggap paling lincah dalam menggalang dana. Misalnya, untuk menghadiri undangan penganten di luar kota di mana semua orang diharapkan hadir. Untuk mencarter bus, membeli tiket kereta api, tiket pesawat, hotel dan sebagainya.

Dalam bahasanya sendiri, Rohadi menulis, “Saya dianggap sebagai orang yang mau berkorban untuk kantor dari segi tenaga, pikiran, juga finansial. Bahkan mereka menganggap saya selalu siap dengan dana jika dibutuhkan oleh rekan-rekan kantor.”

Apa yang dia kemukakan itu terbukti ketika para hakim dan rombongan dari PN Jakarta Utara hendak menghadiri pesta pernikahan salah seorang putera hakim di Solo, Jawa Tengah. Untuk itu, dibuatlah panitia kecil yang akan mengatur perjalanan rombongan pulang dan pergi Jakarta – Solo dan Solo – Jakarta. Begitulah, dalam kepanitian kecil itu Rohadi kembali mendapatkan tugas sebagai penggalang dana.

Dengan gamblang mantan panitera di PN Jakarta Utara itu menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan dana untuk keperluan-keperluan mendesak di luar urusan kantor seperti itu. Sebagaimana biasa, tentu saja, dia mengakalinya dari orang-orang yang sedang berperkara. Orang-orang yang siap memberi “pelicin”, agar kasus yang mereka hadapi bisa divonis seringan mungkin. Kalau perlu bahkan bisa bebas murni.

Pria yang sekarang jadi warga binaan Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung  itu menggambarkan bahwa orang-orang yang sedang berperkara di pengadilan adalah orang-orang yang sedang kebingungan. Mereka memerlukan bantuan untuk meringankan hukuman yang dihadapi. Untuk itu, mereka siap memberikan dana suap berapa pun yang diminta. Nah, bagi para mafia peradilan, suasana seperti itu adalah “pucuk dicinta ulam pun tiba”, untuk mendapatkan uang secara mudah dari mereka yang tersandung perkara hukum itu.

Bahkan, menurut Rohadi, pada umumnya, mereka yang tersandung kasus hukum itu tidak hanya para tersangka atau terdakwa, tapi juga para saksi yang sewaktu-waktu tidak tertutup kemungkinan berubah statusnya jadi tersangka. Mereka bisa diperas sedemikian rupa oleh orang-orang yang diberi amanah untuk menegakkan hukum dengan benar.

Karena takut, begitu Rohadi menjelaskan, mereka akan berusaha mencari perlindungan dengan memberikan sejumlah dana. Ada saksi yang bila berkemungkinan dinaikkan statusnya menjadi tersangka memberikan uang sogok agar tidak menjadi tersangka. Ada tersangka yang menyuap jaksa agar tuntutan hukumannya tidak terlalu berat. Dinegosiasikan agar hukuman yang awalnya berat bisa dibuat ringan. Kalau perlu bahkan bisa bebas murni. Lalu, ada juga yang menyuap hakim agar sang hakim menjatuhkan vonis seringan mungkin. Kalau perlu, agar bisa bebas murni.

Kasus Pencabulan Saipul Jamil

Berkenaan dengan kasus yang dihadapinya, Rohadi menceritakan bahwa kasusnya bermula dari munculnya kasus pencabulan anak di bawah umur oleh pedangdut tersohor Saipul Jamil. Waktu itu, seorang pengacara wanita yang membela kasus mantan suami Dewi Persik itu menghubungi dirinya. Kebetulan dia sudah kenal dekat dengan pengacara itu.

“Dik, sebentar lagi perkara Saipul Jamil akan dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan. Saya minta dibantu,” kata pengacara wanita itu kepada Rohadi.

Sebagaimana biasa, Rohadi lalu mengkomunikasikan masalah itu dengan pihak-pihak terkait di PN Jakarta Utara. Kesepakatan dana awal sebesar Rp. 50 juta,- dari pengacara pedangdut tersohor itu pun diterima.

Lalu uang itu pun diberikannya kepada panitia kecil rombongan para hakim PN Jakarta Utara yang akan menghadiri undangan pernikahan putera dari salah satu hakim di pengadilan tersebut yang akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Rombongan yang sekaligus akan plesiran ke Solo dan Yogyakarta itu tidak kurang dari 50 orang jumlahnya. Begitulah, karena anggaran Rp. 50 juta,- itu masih dianggap kurang, Rohadi mengeruk koceknya sendiri sebesar Rp. 50 juta,- agar anggarannya bisa mencapai Rp. 100 juta. Bahkan salah seorang hakim pun ikut memberikan sumbangan dana sebesar Rp. 20 juta,- sehingga jumlah dana yang tersedia mencapai Rp. 120 juta,- Lucunya, Rohadi dan hakim yang memberikan dana tambahan sebesar Rp. 20 juta,- itu tidak ikut serta dalam rombongan tersebut.

Meski demikian, pengacara Saipul Jamil itu terus saja mendatangi Rohadi. Walaupun dia bukanlah Panitera dalam kasus pedangdut tenar itu, namun sang pengacara terus saja meminta kepadanya, agar kasus pedangdut tersohor yang sedang ia tangani “dibantu”. Kasus ini tergolong berat. Sebab tuntutan yang akan dihadapi Saipul adalah sesuai pasal 82 Undang-undang nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Dalam buku yang dibagi-bagikan Rohadi kepada setiap orang yang dikenalnya itu, dia juga menceritakan bagaimana alotnya upaya negosiasi kasus pedangdut itu. Bisa jadi karena beratnya kasus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta dana sebesar Rp. 1 milyar,- agar tuntutannya bisa dibuat lebih ringan. Tapi pihak keluarga melalui pengacaranya hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp. 300 juta,- maka JPU pun mengembalikan dana yang Rp. 300 juta itu.

Dengan berbagai pertimbangan, terutama karena tersangka bertindak sopan dan kooperatif, JPU akhirnya mengajukan tuntutan 7 tahun penjara. Melalui upaya Rohadi dan tekan-rekan didapatkan informasi terdakwa akan divonis setengahnya dari tuntutan 7 tahun penjara. Artinya 3,5 tahun penjara. Meski demikian, atas loby Rohadi juga vonis yang dijatuhkan adalah 3 tahun. Berarti masih dikorting selama 6 bulan.

Menurut Rohadi, sebagai ungkapan terimakasih, pihak keluarga Saipul Jamil melalui pengacaranya bersedia memberikan dana sebesar Rp. 300 juta.- Tapi dalam kenyataannya dana itu telah dipotong oleh sang pengacara sebesar Rp. 50 juta.- Karenanya hanya Rp. 250 juta.- yang diserahkan sang pengacara kepadanya.

Apesnya, bersama dana yang Rp. 250 juta,- itulah dia dan sang pengacara terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itulah sudah dua tahun dia menjalani kehidupan sebagai wargabinaan di Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung.

Dan setelah terkena OTT KPK, di dalam mobilnya pun ditemukan dana sebesar Rp. 700 juta,- yang sebenarnya akan dikirimkannya ke kampungnya di Cikedung, Indramayu. Sebab dana itu dimaksudkan untuk membeli peralatan kesehatan di rumah sakit yang cukup megah di desa Cikedung, Indramayu.

“Itulah rumah sakit termegah di pelosok desa yang saya bangun. Mungkin ini satu-satunya rumah sakit termegah di pelosok desa di seluruh Indonesia. Saya berharap orang kampung saya dan orang-orang desa sekitarnya bisa mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau,” kata Rohadi.

“Sayangnya rumah sakit itu sekarang terbengkalai. Peralatannya sudah lengkap, tapi semuanya sekarang mangkrak karena saya terpenjara dalam kasus yang saya sama sekali tidak terlibat sebagai pelaku,” lanjutnya, sambil menjelaskan bahwa masyarakat sekitarnya terus meminta agar layanan RS Reysa Permata di desa Cikedung, Indramayu itu dijalankan kembali. Karena masyarakat setempat sangat membutuhkannya. Apalagi selama ini mereka sudah merasakan layanan rumah sakit yang sangat baik.

Sayangnya, karena asset-aset penting Rohadi disita KPK, masyarakat desa Cikedung, Indramayu, ikut terkena imbasnya. Sebab layanan rumah sakit itu sekarang terhenti. Bahkan rumah sakit Reysa secara keseluruhan bisa dikatakan mangkrak. Bukan hanya tak memberikan layanan kesehatan, melainkan juga seperti tak berpenghuni. (bw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!