Segera Benahi Manajemen DPUPR, Banyak Proyek Mangkrak Dibiarkan

106
Politisi Partai Golkar, Anton Maulana meminta managemen DPUPR segera dibenahi (Zezen Zaenudin Ali/Rakyat Cirebon)

RAKYATCIREBON.ID-Masuk 2020, ternyata masih ditemukan ada proyek yang masih dikerjakan dari anggaran 2019 lalu. Kontraknya sudah habis, mestinya pekerjaan tidak boleh diteruskan. Karena menyalahi aturan. Bahkan bisa jadi, dalam laporannya pun palsu.

Jenis pekerjaan seperti itu telah menjadi temuan komisi III DPRD Kabupaten Cirebon. Salah satunya seperti pengerjaan jembatan di Kecamatan Jamblang. Oleh karenanya, Politisi Partai Golkar, Anton Maulana menilai managemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Cirebon perlu dibenahi. Karena terjadi pembiaran dari DPUPR selaku dinas tekhnis.

Anton menjelaskan, ada kesalahan manajemen yang dilakukan DPUPR. Kesalahan terus terulang, dan terus menjadi bumerang bagi dinas sendiri. Kesalahan utama adalah, kurangnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dimiliki oleh DPUPR. Jumlah paket pekerjaan, tidak sebanding dengan jumlah PPK yang dimiliki.

“Jumlah PPK yang tidak pernah terfikirkan oleh Kadis DPUPR. Idealnya, 50 paket pekerjaan ditangani satu orang PPK. Sementara PPK hanya beberapa orang saja. Tentu setiap tahun masalah akan ada terus,” tutur Anton, ke Rakyat Cirebon, Jumat (7/2).

Disinggung soal mutasi yang kabarnya akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Anton berharap bupati tidak melakukan secara gegabah. Wacana bedol desa yang sempat dilontarkan, bukan menyelesaikan masalah. Alasannya, kalau banyak yang diganti, proyek akan berhenti.

“Beri kesempatan dulu lah. Kecuali orang-orang yang memang punya masalah dan kinerjanya buruk. Kalau semua diganti, tidak jaminan yang baru bisa kerja. Ini persoalan tekhnis jangan sampai pekerjaan malah terhenti,” katanya.

Politisi yang sekaligus menjadi anggota komisi III DPRD Kabupaten Cirebon itu juga berharap, pihak DPUPR lebih terbuka lagi terkait masalah komunikasi. Dirinya mengaku, banyak menerima laporan sulitnya menghubungi kepala dinas DPUPR, Avip Suherdiana karena telepon selulernya selalu tidak aktif. Sementara posisi Sekdis, sampai saat ini masih Plt oleh Kabid Saluran Air, Rahman.

“Saya berharap, komunikasi dengan pejabat yang berkompeten di DPUPR segera dibuka kembali. Jangan sampai terhambat yang nantinya malah menimbulkan masalah baru. Tolong jalankan undang undang keterbukaan informasi publik,” tukasnya.

Sayangnya, beberapa kali hal itu dikonfirmasikan kepada Avip Suherdian maupun Rahman, yang bersangkutan selalu tidak ada ditempat. Begitu dengan telepon selulernya, tidak ada yang bisa dihubungi. (zen)

BAGIKAN