Sengketa Tapal Batas Kembali Memanas

64
Kabupaten Singgung TPS Sukapura, Kota Sentil Keberadaan Pendopo

KEJAKSAN– Polemik batas wilayah kota dan kabupaten kembali membara. Genderang perang ditabuh kencang Kabupaten Cirebon.  Sementara, Kota Cirebon juga tak ingin selalu mengalah dalam persoalan yang sudah terjadi puluhan tahun ini. Kini, persis tinggal satu titik batas wilayah yang belum selesai.

tapal batas cirebon
Tapal batas. Foto: Sudirman/Rakyat Cirebon

Seperti disampaikan Ketua Baperda DPRD Kabupaten Cirebon, Supirman SH, usai melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Cirebon, di Griya Sawala gedung DPRD Kota Cirebon, kemarin.
Ia menyoroti beberapa hal yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon berkaitan dengan batas wilayah.

Politisi yang akrab disapa Tong Eng itu menggugat keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sukapura yang dibangun Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cirebon di wilayah Kabupaten Cirebon, persisnya di depan Yon Arhanudse Pilang.

“Masalah persampahan, DKP Kota Cirebon bikin TPS di kabupaten, apa dasarnya? Itu TPS milik kota, tapi tanahnya kabupaten. Dan itupun bangunannya di bantaran sungai. Ya jangan di sana lah. Itu melanggar aturan. Selain itu, kalau menumpuk, sampahnya ke sungai kan tidak baik,” ungkap Tong Eng kepada Rakyat Cirebon.

Tong Eng menambahkan, tak hanya membangun TPS di lokasi terlarang, DKP Kota Cirebon juga melakukan pungutan retribusi sampah kepada warga Kabupaten Cirebon yang ada di sekitar Pilang atau Kedawung.

“Kita hanya mengenakan Rp6.000 untuk retribusi sampah, tapi ketika dipungut oleh kota lebih besar dari itu. Dan masyarakat dirugikan. Apa dasarnya DKP Kota Cirebon memungut retribusi sampah di kabupaten?” kata politisi Partai Hanura itu.

Ia meminta agar Pemerintah Kota Cirebon melalui DKP, untuk segera memindahkan TPS Sukapura yang berdiri di wilayah administrasi kabupaten. “Silakan dipindah. Cari lokasinya,” katanya. Ditanya upaya penyelesaian sengketa berkepanjangan terkait batas wilayah kota dan Kabupaten Cirebon, Tong Eng mengaku, sudah ada kesepakatan antara walikota dan bupati.

“Sudah ada kesepakatan antara walikota dan bupati. Akan tetapi bagaimana pelayanan terbaik buat rakyat kita, baik kota maupun kabupaten, itu harus dikedepankan. Karena pada dasarnya rakyat menginginkan itu, bukan garis batasnya,” kata dia.

Untuk itu, kata Tong Eng, pihaknya akan merancang peraturan daerah yang mengatur tentang kerjasama dengan wilayah sekitar. Itu untuk memproteksi warga kabupaten yang ada di perbatasan kota.

“Makanya, bagaimana kita membuat aturan yang akan kita kerjasamakan dengan daerah tetangga kita, baik masalah pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun ketegasan batas wilayah,” terangnya.

Sementara dengan Pemerintah Kota Cirebon, lanjut Tong Eng, pihaknya akan menjajaki kesepakatan untuk membuat perjanjian atas beberapa hal berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang ada di batas wilayah kota dan kabupaten.

“Dengan kota, kita akan buat perjanjian. Misalkan, di daerah perbatasan masyarakat kota bisa menggunakan fasilitas di kabupaten, begitupun sebaliknya. Asal dengan komitmen seperti apa retribusinya. Kemudian pendidikan, bagaimana kalau masyarakat kabupaten ingin sekolah di kota, aturannya seperti apa. Jangan sampai dimarjinalkan atau dibedakan persyaratannya,” tutur dia.

Dikatakan Tong Eng, polemik batas wilayah bakal segera berakhir. Pihaknya mengklaim, kini tersisa satu titik sengketa.  Bila di titik itu sudah disepakati oleh dua pemerintah daerah, maka sengketa yang berlangsung puluhan tahun akan tuntas. “Tinggal satu titik lagi, di parkiran CSB,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Cicip Awaludin SH menyatakan, persoalan batas wilayah kota dan kabupaten harus dilihat dari segala sudut pandang.  Terutama soal aset milik kabupaten yang ada di kota, maupun sebaliknya.

“Masalah perbatasan, harus dilihat secara keseluruhan. Bagaimana aset milik dua pemerintah daerah yang ada di kota/kabupaten. Misalnya, pendopo. Itu bagaimana? Kan punya kabupaten, tapi ada di kota. Ini juga harus dibahas. Karena berhimpitan dengan persoalan batas wilayah,” kata dia. (jri)

BAGIKAN