Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, PKS: Penegakan Hukum Belum Sesuai Harapan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, PKS: Penegakan Hukum Belum Sesuai Harapan

RAKYATCIREBON.ID-Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebut penegakan hukum masih jauh dari harapan publik dalam setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mardani berharap pemerintah dapat memperhatikan aspek penegakan hukum, termasuk situasi politik dan keamanan.

“Penegakan hukum kian menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lebih sibuk dengan naiknya gaji pimpinan dan rencana pembelian mobil dinas. Ini tentu menjadi cerita sedih,” kata Mardani, Senin (19/10/2020).

Mardani juga menyoroti skandal terpidana hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang melibatkan berbagai profesi. Selain itu juga adanya indikasi kesengajaan di balik terbakarnya gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). “Kebakaran gedung Kejagung dan penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum membongkar semuanya, menjadi catatan besar,” ujar Mardani.

Menurut Mardani, sebenarnya cukup banyak persoalan penegakan hukum yang masih belum diusut secara tuntas. Mardani menambahkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang (UU) belum lama ini juga masih memicu reaksi publik.

Terkait sektor ekonomi, Mardani menuturkan jurang resesi yang dialami Indonesia, membuat masyarakat kian kesulitan. Dikatakan, rencana jaring keselamatan publik melalui bantuan sosial (bansos) dan sembako belum mampu menjaga kebutuhan minimal masyarakat di bawah. Para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), menurutnya, belum menerima secara konkret bantuan.

Mardani mengaku Jokowi telah bekerja keras pada awal periode kedua pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Namun, Mardani menyatakan, sebagian kementerian masih belum fokus mengimplementasikan keinginan Jokowi. “Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras, tetapi sebagian kementerian gagap dan hilang fokus. Secara umum nilai yang didapat 4 dari skala 10,” katanya.

Mardani menuturkan sebenarnya setahun pemerintahan Jokowi harus dipotong dengan pandemi Covid-19 yang sudah berjalan delapan bulan. Dijelaskan, pemerintahan Jokowi efektif berjalan empat bulan. “Setahun Pak Jokowi mesti didiskon dengan pandemi yang sudah masuk bulan ke delapan. Jadi secara efektif, kabinet berjalan empat bulan pertama,” ujar Mardani.

Mardani mengatakan penanganan Covid-19 juga jauh dari memuaskan. Angka positif Covid19 yang terus meningkat dan penanganan tidak sistematis, lanjutnya, menjadi dasar penilaian buruknya kinerja pemerintah. “Padahal jika bekerja sistematis, pandemi Covid-19 dapat menjadi pijakan kokoh penguatan sistem kesehatan nasional,” ucap anggota DPR tersebut.

Menurut Mardani, Kementerian Kesehatan (Kemkes) tidak mengambil peran utama. “Mestinya jaringan puskesmas diperkuat kualitas dan kuantitasnya. Target satu desa satu puskesmas masih jauh dari harapan. Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) juga kehilangan peluang menjadi kementerian utama untuk menjadi manajer dalam mendisiplinkan publik menghadapi Covid-19,” kata Mardani. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!