Setwan Pastikan Undangan Paripurna Disebar

14
Pejabat SKPD Mulai Gelisah dengan Sikap Walikota, Bakal Merembet dalam Agenda Mutasi 

KEJAKSAN– Merasa disudutkan oleh pejabat eksekutif yang mengaku tak mendapat undangan rapat paripurna, Sekretariat Dewan (Setwan) Kota Cirebon angkat bicara. Kabag Umum Sekretariat DPRD Kota Cirebon, Sutikno, membantah pihaknya tak mengirimkan undangan rapat paripurna. Ditegaskan Sutikno, pihaknya sudah mendistribusikan surat undangan.

setwan cirebon
Pegawai Setwan Kota Cirebon. Foto : Nurul Fajri/Rakyat Cirebon

“Undangan sudah disebar semua. Tidak mungkin ada yang terlewat,” ungkap Sutikno, ditemui Rakyat Cirebon di ruang kerjanya, kemarin. Ia menyayangkan adanya kepala instansi yang justru menyudutkan setwan terkait undangan rapat paripurna.  “Karena surat undangan itu sudah diantarkan semua. Harusnya dicek dulu ke bawahannya, ada atau tidak surat undangan itu,” kata dia.

Ditambahkannya, bila setwan disebut tak menyebar undangan secara merata tak logis karena banyak pejabat SKPD yang datang. “Buktinya ada daftar hadir. Ada kepala SKPD yang tidak hadir tapi mengutus bawahannya,” kata dia seraya membeberkan daftar hadir.

Sementara itu, teguran keras yang disampaikan walikota pada rapat paripurna terhadap sejumlah kepala SKPD, membuat kalangan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon gelisah. Beberapa pejabat, kemarin, mengeluhkan sikap walikota.

“Kita kan bisa diajak bicara, diajak komunikasi. Tapi kenapa di depan umum, seolah-olah kita salah,” kata salah seorang pejabat itu. Ia bahkan menyebutkan, karena insiden itu, di lingkungan balaikota tersiar kabar, walikota mulai menginventarisir nama-nama pejabat kepala SKPD untuk masuk daftar rotasi.

“Katanya begitu. Pak Walikota sedang menginventarisir nama-nama pejabat SKPD terkait rencana mutasi nanti. Makanya, rencana mutasi diundur,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cirebon, Cicip Awaludin SH menilai, sikap walikota dengan menyampaikan kekesalannya kepada sejumlah kepala SKPD di rapat paripurna adalah kejadian luar biasa.

“Kalau sudah walikota bicara seperti itu di forum rapat paripurna, berarti memang ada ketidakpatuhan yang sudah sangat akut,” katanya.  Banyaknya kepala SKPD yang tidak hadir, lanjut Cicip, merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap walikota dan pelanggaran UU ASN.

“Karena itu (menghadiri rapat paripurna, red) bagian daripada tugasnya,” ungkap Cicip. Menurut anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon itu, kehadiran para kepala SKPD maupun BUMD pada rapat paripurna sangat penting. Di dalam rapat itu, lanjutnya, terdapat sebuah proses perencanaan terhadap program maupun produk tertentu.

“Menghadiri rapat paripurna itu kan untuk mengetahui proses perencanaan,” katanya.Cicip mengaku, pihaknya mengapresiasi sikap walikota yang berani “menyemprot” sejumlah kepala SKPD yang tak hadir pada rapat paripurna. Ia menganggap, dengan begitu walikota menghargai DPRD.

“Kami menghargai walikota bicara seperti itu. Artinya, walikota masih mengharagai DPRD. Dan walikota sudah seharusnya tegas dengan memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak patuh begitu,” katanya. (jri)

BAGIKAN