Gerakan Pemekaran WTC Tetap Jalan, Politisi Partai Golkar: Sikap Ketua DPRD Gak Ngefek

Gerakan Pemekaran WTC Tetap Jalan, Politisi Partai Golkar: Sikap Ketua DPRD Gak Ngefek

***Gerakan Pemekaran WTC Tetap Jalan dan Diyakini akan Terealisasi

RAKYATCIREBON.ID – Sikap Ketua DPRD Kabupaten Cirebon HM Luthfi MSi yang tak mendukung Wilayah Timur Cirebon (WTC) pisah dari Kabupaten Cirebon dinilai gak ngefek. Tidak akan mempengaruhi gerakan pemekaran. Hal tersebut disampaikan politisi Partai Golkar yang juga anggota DPRD Kabupapten Cirebon Diah Irwany Indriyati SAp.

Menurut Diah, gerakan WTC menjadi daerah otonom baru (DOB) sudah cukup massif. “Munculnya statemen ketua dewan tak akan berpengaruh. Manakala muncul anggapan bahwa statemen itu akan mempersulit WTC dimekarkan, itu tidak berdasar. Saya kira tidak. Tidak akan menghambat dan tidak berpengaruh,” tandas Diah kepada Rakyat Cirebon, Selasa (17/11).

Karena, lanjutnya, pemekaran sudah menjadi kebutuhan. Agar pelayanan bisa maksimal. Sejauh ini, kata Diah, yang terjadi adalah efektivitas pelayanan kurang maksimal. Selalu terjadi ketimpangan, antara blok wilayah timur dengan barat. Karena itu selaku politisi yang dilahirkan dari WTC, dirinya akan mendukung gerakan pemekaran WTC. “Namanya kebutuhan ya harus all out. Wacana ini pun sudah cukup lama dihembuskan. Jadi tidak ada alasan lagi pemerintah menolaknya. Kalau sebatas statemen ketua dewan, lalu ditolak, ya tidak berdasar,” kata dia.

Konkrit dukungannya, sambung Diah, pihaknya akan meminta gubernur merealisasikan WTC menjadi DOB dan harus dilakukan sesegera mungkin. “Apa sih yang ditunggu? Moratorium kan akan kembali dibuka. Jadi tidak ada alasan lagi. Ada 9 wilayah pemekaran yang akan dilakukan. Salah satunya Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

Saat disinggung apakah para politisi asal WTC sudah melakukan pertemuan dan pembahasan khusus, Diah mengaku belum pernah. “Belum ya kalau anggota dewan dari Dapil V, VI dan VII. Secara kelompok belum pernah ada bahasan. Tapi secara keberpihakan, kita sepakat. Ini suatu kebutuhan. Jadi tidak ada alasan untuk menolaknya,” ujarnya.

Pernyataan Luthfi MSi memang disorot para wakil rakyat dari WTC. Mereka heran, Luthfi yang duduk di DPRD karena dipilih warga Dapil VII (Astanajapura, Beber, Mundu, Greged, Susukanlebak, dan Sedong), punya sikap berbeda dengan anggota dewan lainnya dari WTC yang menginginkan pemekaran.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Cirebon dari Dapil VI (Karangsembung, Karangwareng, Waled, Ciledug, Lemahabang, Pabuaran, dan Pasaleman) Syahril Romadhoni SE merasa heran dengan pernyataan ketua DPRD yang terang-terangan menolak WTC dimekarkan. Padahal, kata Romadhoni, Luthfi berasal dari Dapil VII yang notabene masuk WTC.

“Padahal semua anggota dewan dari dapil timur mendukung, kenapa ketua dewannya sendiri tidak mendukung? Dengan alasannya cakupan wilayah yang kurang luas. Alasan ini menunjukan pemikiran yang sempit,” kata Doni- sapaan akrab Syahril Romadhoni–, Senin (16/11).

Harusnya, kata dia, gerakan pemekaran mendapat dukungan, karena selama ini terjadi kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan. Apalagi potensi WTC cukup memadai. Baik dari sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM).

“Kalau saya sangat mendukung para tokoh WTC yang setuju dan ikut serta menyuarakan pemekaran. Termasuk pernyataan terbaru Haji Tanung (anggota DPRD dari PKB). Saya justru mempertanyakan kenapa Luthfi sendiri tidak mendukung. Padahal dia dapilnya ada di wilayah timur,” ungkap Doni.

Senada dengan itu, politisi asal Dapil VII R Cakra Suseno juga mendukung WTC pisah. Dan harus diperjuangkan bersama-sama untuk direalisasi secepatnya. Adanya penolakan pemekaran WTC dari sesama politisi di dapilnya, menjadi pertanyaan tersendiri. “Harusnya saling mendukung dan mewujudkan agar pemekaran ini bisa segera direalisasi. Karena kita tahu, selama ini baik pembangunan maupun kesejahteraan di WTC sangat timpang jika dibandingkan wilayah Cirebon Barat dan lainnya,” ungkap Cakra.

Sebelumnya, politisi PKB H Tanung Hidayat mendukung agar WTC dipisahkan dari Kabupaten Cirebon. Sebagai putra daerah, Tanung tak meragukan wacana pemekaran WTC. Ia mengharapkan segera direalisasikan. Apalagi sudah mendapat dukungan dari Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

Luthfi menolak pemekaran WTC dan tidak akan merekomendasikan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Cirebon Timur. Menurutnya, Kabupaten Cirebon yang hanya memiliki luas wilayah sekitar 1.000 kilometer (KM) persegi. Terlalu kecil jika harus dimekarkan. “Kalau Kabupaten Cirebon dibelah menjadi dua kabupaten, maka luas wilayahnya hanya 500 KM persegi. Terlalu kecil untuk sebuah kabupaten,” kata Lutfhi, belum lama ini.

Ia beranggapan, secara perekonomian akselerasi perubahannya tidak terlalu signifikan. Karena Cirebon Timur dan Cirebon Barat satu kesatuan. Oleh karena itu, ketimbang memekarkan wilayah, ia justru menyarankan kepada Gubernur Jawa Barat untuk lebih serius memperhatikan pembangunan di wilayah Ciayumajakuning. Luthfi juga lebih memilih untuk merekomendasikan Ciayumajakuning dimekarkan menjadi provinsi.

“Kalau saya lebih merekomendasikan Ciayumajakuning yang dimekarkan menjadi provinsi baru, dibandingkan dengan pemekaran Kabupaten Cirebon. Kalau harus ada pemekaran itu, ada provinsi baru yakni Ciayumajakuning atau Provinsi Jawa Utara yang di dalamnya masuk wilayah Brebes dan Tegal,” kata Luthfi. (zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!