Sirojudin Dorong Pemerintah Tingkatkan IPM

62
INDRAMAYU‎ – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu parameter keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, namun dianggap oleh Anggota DPRD FPDI Perjuangan, H Sirojudin SP belum diseriusi peningkatannya. Hal itu terungkap dalam agenda menyerap aspirasi wakil rakyat Sirojudin di beberapa titik dapil I pada masa persidangan ketiga.

sirojudin pdi perjuangan indramayu
Sirojudin (memegang mic). Foto : Lazuardi Muhamad/Rakyat Cirebon

“Dalam reses yang telah kami gelar di lima titik ‎Sudimampir Kidul Kecamatan Balongan, Desa Lamaran Tarung Kecamatan Cantigi, Desa Majakerta Kecamatan Balongan, Blok Legok Desa Kedunglegok Kecamatan Lohbener, dan terakhir Desa Arahan Kecamatan Arahan‎ semua berkutat masalah IPM yang masih rendah,” tegasnya kepada Rakyat Cirebon.

Ia membeberkan, 3 komponen yang bisa mendongkrak IPM adalah peningkatan indeks pendidikan, kesehatan hingga perekonomian atau daya beli masyarakat, ia menganggap kesemuanya itu belum dikelola dengan baik. “Ketiga hal itu belum dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah,” bebernya. Terkait dengan pendidikan, dari kelima titik reses itu ada keluhan dimana masih adanya pungli dengan nominal mulai dari ratusan ribu hingga sampai jutaan padahal dalam penempatan APBD untuk bidang pendidikan itu menelan hingga 50 persen jauh diatas yang diamanatkan undang-undang yakni 30 persen.

“Masih banyak pungli, jumlahnya gak kira-kira dari ratusan ribu sampai jutaan ini kontradiksi dengan APBD yang diposkan bagi pendidikan yang mencapai 50 persen,” tukasnya.
Untuk kesehatan, dirinya masih menemukan adanya penolakan-penolakan yang dilakukan oleh RSUD dengan alasan yang tidak masuk akal, padahal di APBD saja untuk kesehatan itu dianggarkan sebesar 20 persen. Adapun untuk percepatan ekonomi salah satunya yakni dukungan infrastruktur masih banyak dikeluhkan masyarakat karena sebagian jalan masih belum diberesi padahal keberadaannya jelas sangat penting. “Bagaimana mau cepat perputaran ekonominya, jalan saja masih ada yang rusak,” tandasnya.

Salah satu warga di Dapil 1, Risa ‎di hadapan H Sirojudin, SP menuturkan dirinya sangat menyesalkan akan masih adanya pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepadanya padahal secara tegas dikampanyekan pemda gratis. “Gratis darimana, masih ada pungutan kok dari pihak sekolah, ini bagaimana,” keluhnya. Warga di Dapil 1 lainnya, Warih juga mengaku sempat mengantarkan kerabatnya ke RSUD di Indramayu karena dari kalangan tidak mampu, tetapi sempat ditolak untuk berobat karena alasan yang tidak jelas. “Mau berobat kok alasan belibed gitu ujung-ujungnya ditolak,”ketusnya. (Laz)

BAGIKAN