STIE STMY Dorong Ekonomi Kerakyatan

56
MAJALENGKA – STIE STMY Majalengka menggelar kegiatan seminar sehari dengan tema “pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam menjaga kemandirian ekonomi nasional di era globalisasi”. Seminar tersebut digelar dalam rangka mengungkap sekaligus memberikan solusi terkait kondisi ekonomi bangsa, yang  saat ini masih terpuruk, Selasa (13/10).

seminar ekonomi majalengka
Seminar ekonomi kerakyatan. Foto : Pai Supardi/Rakyat Majalengka

Ketua BPH YAWINA H Sudibyo BO SSos SE MM, dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33, menjelaskan jika yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dengan tiga prinsip dasar, diantaranya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Yang kedua, kata dia, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Yang ketiga adalah bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Dimana segala kekayaan yang terkandung di dalamnya harus diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”kata dia kepada Rakyat Majalengka (Rakyat Cirebon Group).

Menurut Ketua STIE STMY Majalengka, H Ahmad mengatakan, seminar ini merupakan kegiatan institusional yang menjadi tanggungjawab fakultas untuk memberikan nilai tambah, wawasan dan pengetahuan bagi seluruh mahasiswanya.

Dan untuk memahami lebih lanjut sistem ekonomi kerakyatan dalam praktek tersebut, kata dia, tidak perlu menempuh cara yang sulit jika saja tau ilmunya. Maka untuk mengetahui hal tersebut maka sebutnya, cukup dengan mendatangi dan berdiskusi dengan para pelaku ekonomi rakyat untuk saling bertukar pendapat dan mencari solusi yang tepat.

“Maka sebenarnya tidak sulit untuk menemukan fakta-fakta penerapan asas-asas ekonomi kerakyatan ini dihampir segala cabang kegiatan ekonomi seperti di bidang pertanian, perikanan, industri dan kerajinan, dan bidang jasa. Sebaliknya selama kita selalu menganggap teramat sulit mempelajari kehidupan ekonomi rakyat.

Bahkan, kita cenderung menganggap ekonomi rakyat itu tidak ada, atau dianggap sistem ekonomi yang illegal, maka argumentasi kita akan selalu berputar-putar dengan acuan teori ekonomi barat yang tidak cocok untuk Indonesia,”paparnya.  Kegiatan tersebut dihadiri Ketua APTISI JABAR, Dr Budi Djatmiko serta ratusan mahasiswa STIE STMY Majalengka.(pai)

BAGIKAN