Tak Ada Kata Damai Untuk Dugaan Mahar Politik

12
Tim Andi Anggap Janggal, KPU Tegaskan Tak Pengaruhi Tahapan Pilkada

INDRAMAYU – Persidangan dugaan mahar politik dengan perkara perdata nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Im. dengan agenda pembacaan eksepsi atau jawaban tergugat yang berlangsung di Pengadilan Negeri Indramayu, dituding terdapat kejanggalan.

sidang dugaan mahar politik
Sidang dugaan mahar politik. Foto : Lazuardi/Rakyat Cirebon

Sidang yang berlangsung Selasa (6/10) itu dianggap kuasa hukum penggugat Suhendar SH harus terdapat penyempurnaan terhadap beberapa kejanggalan yang dirasakannya. Suhendar juga menegaskan perkara yang sedang dijalankan sebenarnya merupakan internal partai politik.

“Alasan kami bahwa penggugat disatu sisi gugatan diajukan sebagai perbuatan melawan hukum namun pada bagian legal standing (Kedudukan hukum, red) penggugat mendasarkan kedudukannya sebagai kader partai Gerindra,” ucapnya kepada Rakyat Cirebon.

Lanjut Suhendar, hal lainnya yang menurutnya janggal yakni Pengadilan Negeri tidak memiliki pranata memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena sesuai Undang-Undang Nomor 8/2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada seluruh pasal yang tercantum tidak menjelaskan hal tersebut.”Ini perdata pemilukada, bukan ranahnya dijalankan di Pengadilan Negri liat saja UUD no 8/2015,” tukasnya.

Dikatakan Suhendar, kepada gugatan sendiri, apa yang telah dilemparkan tergugat dianggapnya jelas kurang lengkap karena di Partai Gerindra sendiri ada Badan Pemilihan Umum Kepala Daerah (BAPPDA) dimana kursi anggota dewan partai yang menjadikan syarat untuk maju dalam pilkada.

“BAPPDA Gerindra harusnya ikut juga dilaporkan, berikut para Anggota dewan Gerindra, PKS dan Demokrat yang mana kursinya menjadi syarat untuk maju. Kalau hal itu tak dibawa makna gugatannya gak jelas,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Tim Kuasa Hukum Penggugat Raden Inu Danubaya dan Mabruri Yamien menegaskan perkara tersebut masuk dalam perbuatan melawan hukum, jika tergugat tetap bersikeras perkara tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri tidak masuk akal.

“Seperti yang tercantum dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8/2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota bahwa mahar politik yang terjadi merupakan perbuatan melanggar hukum” tegasnya.

Dirinya menegaskan, kliennya secara tegas tidak ada niat sama sekali untuk melakukan langkah damai. Maka dari itu, pihaknya memilih melanjutkan kasus itu dalam pe‎mbacaan replik.

“Lanjut, gak ada kata damai, sampai ketemu nanti pekan depan dengan agenda pembacaan replik dan silahkan para tergugat jawab bacaan tersebut,” bebernya.
Diluar itu, pihaknya menyayangkan para tergugat tidak bisa dihadirkan ke pengadilan, hal itu menurutnya telah memandang sebelah mata hukum dan tidak menghargai hukum.

“Klien saya saja sempatkan hadir di pengadilan nah para tergugat gak ada batang hidungnya sama sekali,” tukasnya.Sementara itu, salah satu yang turut Tergugat, Ketua KPUD Indramayu M Hadi Romdhon menyatakan dengan persidangan tersebut tidak bisa menangguhkan atau menunda pilkada. Ia mengaku hal itu sesuai Pasal 120 ayat 1 UU No 8/2015.

‎”Dalam Pasal 120 ayat 1 UU no 8/2015 itu menjelaskan bahwa  penundaan bisa diakibatkan karena kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan yang menyebabkan pilkada ditunda diluar itu tak ada aturan yang bisa menunda pilkada,” tandasnya‎.

Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim Endra Hermawan mengatakan persidangan akan dilanjutkan pada Selasa (13/10) mendatang dengan agenda replik atau jawaban penggugat. (laz)

BAGIKAN