Tak Sediakan Lahan Pemakaman Umum, Pengembang Bakal Disanksi

5
Developer atau pengembang harus menyediakan tempat pemakaman umum (TPU) seluas dua persen dari areal perumahan yang dibangun. Jika tidak, mereka bakal dikenakan sanksi dengan tidak diberikan surat izin mendirikan bangunan (IMB).

dinas cipta karya tata ruang kabupaten cirebon
Subana (kiri). Foto : Ahmad Ashari/Rakyat Cirebon

SEJAK tahun ini, peraturan daerah terkait fasilitas sosial dan umum harus diterapkan.  Oleh karena itu, bagi pengembang ataupun developer yang tidak menyediakan lahan seluas dua persen dari luas keseluruhan untuk TPU, maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) tidak akan memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan set plane perumahan.

“Karena ada perdanya ya wajib harus diterapkan, apabila tidak ya kami (DCKTR) tidak akan mengeluarkan rekomendasi IMB,” terang Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Subana, kepada Rakyat Cirebon saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (29/9).

Sikap tegas tersebut dilakukan, kata dia, menyusul menjamurnya usaha perumahan di setiap daerah pada beberapa tahun terakhir. Namun, sangat disayangkan banyak pengembang yang tidak memberikan fasilitas sosial dan umum serta TPU.

“Makanya kita tegas, perumahan yang tidak memikirkan sarana sosial dan umu serta TPU, kita tidak akan mengeluarkan rekomendasi. Kalaupun jika ditemui ada yang tidak memiliki TPU berarti itu tidak ada izinnya,” tandasnya.
Namun demikian, lanjutnya, harus dilihat terlebih dahulu kapan perumahan itu dibangun. “Apabila perumahan tersebut sudah berdiri sejak sebelum ada perda maka perda tidak berlaku,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Subana, bagi perumahan yang baru didirkan maka sudah harus mengikuti regulasi yang ada. Di tempat yang sama, Kasi Pemakaman pada DCKTR, Kamidi menambahkan, di tahun 2015 ini baru ada 23 pengembang atau developer yang sudah mendapatkan rekomendasi.

Padahal jumlahnya cukup banyak, bahkan bisa mencapai ratusan.
“Hingga saat ini baru ada 23 perumahan yang mengikuti aturan ini. Aturan ini berlaku untuk semuanya, artinya baik pengembang besar ataupun kecil,” tegasnya.

Ditambahkannya, setiap pengembang apabila proyeknya selesai maka wajib menyerahkan fasilitas umum dan sosial pada pemerintah daerah.
Fasilitas yang diserahkan pada pemerintah, sebutnya, meliputi jalan, tempat ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH) seluas 40 persen dari lahan yang ada.
“Semuanya kan sudah diatur, fasos dan fasum sekian persen dari lahan kemudian TPU dan jalan. Makanya ada set planenya,” tandasnya. (ari)

BAGIKAN