Tak Serap Aspirasi, Honorer Siap Turun Aksi Tuntut Komitmen Legislatif Beri Rekomendasi ke Eksekutif

68
Audiensi FHPTK-PGRI Kabupaten Cirebon, bersama pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon (Foto : Zezen Zaenudin Ali/Rakyat Cirebon)

RAKYATCIREBON.ID-Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (FHPTK-PGRI) Kabupaten Cirebon meminta komitmen legislatif. Agar segera mengeluarkan rekomendasi ke eksekutif terkait penganggaran kesejahteraan honorer.

Mengingat, selama ini, eksekutif dan legislatif keduanya kompak mendukungnya. Berbagai langkah telah ditempuh. Termasuk menempuh jalur legislasi.

Perbup telah selesai dibahas. Drafnya telah jadi. Tinggal ditandatangani bupati. Hanya saja, FHPTK-PGRI tidak ingin diberikan harapan palsu. Perlu kepastian, ketersediaan anggarannya. Legislatif sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan e-badgeting, diminta komitmennya.

“Selama ini narasi yang muncul kan mendukung. Baik eksekutif maupun legislatif. Hanya saja pemda membutuhkan dukungan secara tertulis. Kita mengikuti arahan eksekutif. Makanya kami meminta ada rekomendasi dari legislatif. Bemtuk dukungan agar eksekutif menganggarkan untuk honorer. Hanya itu, agar sinergis,” ucap Pembina FHPTK-PGRI, Moh Rukhyat Zein ke Rakyat Cirebon, Rabu (18/3).

Sebelumnya, FHPTK pun telah mendatangi komisi IV DPRD. Hanya saja, tidak ada kepastian. Meskipun ada dukungan, sifatnya hanya lisan. Secara tertulisnya, Komisi IV tidak mengeluarkannya. Pihaknya menghendaki, ketegasan lebih formal. Ketika legislatif mendukungnya, meminta agar rekomendasi itu bisa dikeluarkan segera.

Permohonan itu, kata dia merupakan upaya terakhir. Sebelum agenda Musrenbang dilaksanakan. Karena, sejauh ini belum muncul, slot anggaran untuk honorer. ” Maksimal besok harus keluar. Karena dalam renstranya sampai hari ini belum ada slot anggaran untuk honorer. Komisi 4 menanyakan perbup. Itu sudah kita gagas. Dalam waktu dekat diminta segera disahkan. Kalau sekarang perbup dulu, tapi anggaran tidak ada, sama saja bohong,” ungkapnya.

FHPTK kekeh, mengingat sebelumnya sudah terjadi narasi positif dari pemerintah. Baik eksekutif maupun legislatif. Makanya, ketika tidak berseberangan dengan hukum, kenapa tidak segera diberikan. ” Ya sudah keluarkan saja dukungannya,” tegasnya.

Hal yang sama diakui ketua FHPTK-PGRI Kabupaten Cirebon, Abdul Ghofur SPd I pihaknya sebenarnya tidak memperjuangkan honorernya secara pribadi. Namun mendukung siswa. “Bagaimana kalau honorer se-Kabupaten Cirebon mogok ngajar, yang rugi siswa. Jadi kami senyatanya tidak sedang memperjuangkan honorer. Tapi mendukung siswa,” ucapnya.

Manakala tidak mendapatkan rekomendasi yang diharapkan, pihaknya dengan tegas akan menempuh jalan terakhir, yakni aksi ke jalan. ” Kalau hari ini tidak muncul, kami mengambil sikap, turun ke jalan. Terlepas dari anjuran menghindari kerumunan dampak corona. Kami tidak takut. Toh tanpa itupun, kesejahteraan kita tidak ada,” ucapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Moch Luthfi MSi siap mengeluarkan rekomendasi. “Kami siap mengeluarkannya. Tapi karena ini skupnya ada di komisi IV, kami butuh data riil. Berikan kami waktu, satu minggu untuk membahasnya. Untuk mempertanggungjawabkan yang akan kita keluarkan nanti,” pungkasnya. (zen)