Tito Karnavian Klarifikasi Pernyataannya Soal Perlu Ada Evaluasi Pilkada Langsung

27

RAKYATCIREBON.ID-Usai pernyataannya mengenai sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung harus ada evaluasi karena dinilai cukup banyak dampak negatif yang ditimbulkan, diartikan macam-macam seperti Mendagri Tito Karnavian anti demokrasi.

“Saya tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa evaluasi akan kembali kepada Pilkada melalui DPRD alias tak langsung,” kata Mendagri Tito Karnavian usai RDP bersama Komisi II DPR, Kamis (28/11).

“Tidak pernah sekalipun saya mengatakan tidak setuju Pilkada langsung. Tapi yang ditulis macam-macam Tito tidak demokratis, kapan saya mengatakan itu?,” tambah Tito.

Tito menyampaikan bahwa pada sistem Pilkada langsung memiliki dua spirit yang sangat mulia yaitu, pertama menggambarkan demokratisasi yang ditunjukan partisipasi rakyat memilih langsung pemimpinnya.

“Kedua, spirit untuk dapatkan pemimpin termasuk dari jalur independen. Ini diakomodir dalam sistem (Pilkada langsung) ini,” urainya.

Namun dalam perjalanannya, kata Tito sistem Pilkada langsung juga menimbulkan ekses negatif. Salah satunya potensi konflik. Saat menjadi Kapolda hingga Kapolri, dia memiliki pengalaman empirik tentang bagaimana ekses negatif dari Pilkada langsung ini, terutama saat menjabat sebagai Kapolda Papua.

“Kabupaten Puncak itu 4 tahun konflik antar daerah, Gubernur, tanya Pak Lukas Enembe, 2 tahun tertunda (Pilkada),” kata Tito.

Dampak lain yang tidak bisa dinafikkan melalui Pilkada langsung ialah ongkos politik tinggi atau mahal, baik yang dibebankan kepada negara maupun melalui APBD daerah. Belum lagi, sambung Tito, biaya politik tinggi dari sisi Calon Kepala Daerah (Cakada).

“Keluar biaya untuk macam-macam untuk saksi, kampanye. Ini cukup lumayan. Tapi kalau dihitung return (kembali) gaji, bonus, dan lain-lain enggak akan masuk,” papar Tito.

Sehingga, kata Tito, adanya evaluasi yang dilakukan secara akademik ini bukanlah hal yang diharamkan, pasalnya setiap kebijakan publik yang menyangkut masyarakat banyak jika ada dampak negatif tidak ada salahnya untuk dilakukan evaluasi.

“Siapa pelaksanaannya? saya sampaikan kita siap melaksanakan itu. Tapi saya enggak setuju Balitbang (badan penelitian dan pengembangan Kemendagri). Balitbang punya anggaran, tapi jangan Balitbang melakukan. Nanti subyektif kalau pemerintah. Sebaiknya akademisi thinktank, yang dikenal obyektif,” saran Tito.

Tito menambahkan, maksud dan tujuannya itu tidak lain hanya menjalankan tanggung jawab sebagai Mendagri untuk menemukan format yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dari Pilkada langsung, namun tanpa mengurangi tujuan utama dari Pilkada langsung tetap dalam kerangka demokrasi.

“Dan memilih pemimpin yang betul-betul legitimate bisa membangun untuk kemajuan rakyatnya,” demikian Tito. (rmol)

BAGIKAN